Sri Mulyani Beberkan Strategi Kembangkan Ekonomi Halal di Indonesia

JAKARTA, businessnews.co.id – Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian global yang berkaitan dengan produk halal. Bahkan, Indonesia telah berhasil menunjukkan daya saingnya dalam pasar halal dan potensinya sebagai kontributor utama dalam skenario produk halal secara global.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan strategi untuk mengembangkan ekonomi halal di Indonesia. Pertama, peningkatan permintaan terhadap produk halal menjadi fokus utama. Hal ini menjadi faktor pendorong utama dalam ekonomi halal, dengan tujuan merancang produk halal yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan permintaan.

“Namun juga perlu mengatasi agar tidak menimbulkan hambatan dan biaya transaksi yang tinggi,” ujar Sri Mulyani dalam acara The 7th Annual Islamic Finance Conference, Selasa (29/8/23).

Kedua, perdagangan internasional menjadi elemen krusial karena menjadi bagian penting dari ekonomi halal serta membuka peluang pasar baru yang sedang berkembang dengan pertumbuhan populasi muslim di luar negara-negara Islam.

Langkah ini dapat diwujudkan melalui tindakan perdagangan, promosi, dan peningkatan paparan internasional terhadap produk halal Indonesia. Hal ini juga membantu produsen untuk mengambil peluang yang ada.

Strategi berikutnya adalah investasi dalam sektor ekonomi halal. Sri Mulyani menjelaskan bahwa untuk mencapai investasi yang memadai di sektor-sektor yang berpotensi, pemerintah harus berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif melalui penyederhanaan izin usaha, memberikan insentif kepada industri halal, dan menyediakan akses pameran baik di tingkat nasional maupun internasional bagi UMKM.

Selain dari tiga strategi tersebut, pendanaan dan keuangan halal juga memiliki peran krusial dalam mendukung kelangsungan ekosistem halal. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Green Sukuk dan Cash Waqf Linked Sukuk.

Sri Mulyani menyatakan bahwa instrumen-instrumen tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam konteks ekonomi halal. Tujuannya adalah untuk mengatur skema pembiayaan guna memastikan bahwa pendanaan dan pembiayaan yang digunakan sepenuhnya sesuai dengan standar halal.

“Pemerintah Indonesia selalu mendukung industri halal dengan menciptakan institusi yang mendasari nilai-nilai halal serta memperkuat kebijakan-kebijakan terkait,” ungkap Menteri Keuangan tersebut.