Wednesday, May 12, 2021
Home News Global News Rusia Membalas, Usir 10 Diplomat dan Sanksi 8 Pejabat AS

Rusia Membalas, Usir 10 Diplomat dan Sanksi 8 Pejabat AS

Jakarta, BusinessNews Indonesia Rusia memutuskan untuk mengusir 10 diplomat dan memberikan sanksi kepada 8 pejabat AS. Tindakan itu sebagai balasan atas keputusan AS yang memberikan sanksi kepada mereka.

Seperti dilaporkan Bloomberg (17/4), Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia, memperingatkan AS bahwa negaranya bisa saja melakukan tindakan lanjutan. Lavrov juga turut mengancam akan mengusir 150 diplomat AS jika membalas tindakan tersebut.

Seperti diketahui, pada Kamis (15/4) lalu, pemerintahan Joe Biden menjatuhkan sanksi terlebih dahulu pada 32 entitas dan individu serta 6 perusahaan Rusia. AS menuding pihak yang mereka sanksi melakukan peretasan terhadap SolarWinds Corp. dan mengintervensi Pemilu Presiden (Pilpres) AS tahun lalu.

Meski demikian, Biden mengaku bahwa AS tak mau tensi kedua negara semakin tinggi. Dia tak mau meningkatkan eskalasi yang ada, namun tetap  memiliki opsi untuk mengambil tindakan ekstra apabila konflik terus berlangsung.

Baca juga:

OJK Jelaskan Keputusan Citibank Tutup Layanan Ritel Perbankan di Indonesia

Mudik Lebaran 2021 Ditiadakan, Ini Alasan Jokowi Kenapa Pemerintah Melarangnya

Meski demikian, Rusia menyatakan masih terus membuka diri untuk kemungkinan pembicaraan langsung dengan Biden.

“Seperti yang sudah kami sampaikan, kami merespons dengan positif. Sekarang kami mempelajari berbagai aspek dalam inisiatif ini,” terangnya, dikutip dari Binis (17/4).

Lavrov menjelaskan bahwa selain mengusir diplomat AS, negaranya juga memutuskan untuk tidak lagi mengimpor pekerja untuk kedutaan besarnya melalui AS. Ia juga memastikan akan menutup segala pendanaan dari Pemerintah AS yang menurutnya dapat mengganggu politik dalam negeri.

Selain hal-hal tersebut, Rusia memastikan tidak akan mengizinkan lagi Pemerintah AS untuk mempekerjakan staf yang menggunakan visa sementara. Rusia juga akan menutup komunitas yang mendapatkan pendanaan dari Pemerintah AS, karena dinilai telah mencampuri urusan politik internal. (W/ZA)

Baca juga: Optimalkan Layanan Digital, CIMB Niaga Perkuat OCTO Mobile Jadi Super App

Most Popular