Inilah Lima Kementerian/Lembaga yang Dinilai KPK Terbaik dalam Upaya Pencegahan Korupsi

BusinessNews Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan catatannya terkait  lima kementerian/lembaga (K/L) yang mendapat nilai terbaik dalam upaya pencegahan korupsi.

Dalam hal ini, BPJS Kesehatan mengisi posisi nomor satu dalam daftar kementerian/lembaga terkait upaya pencegahan korupsi dengan nilai 93,74 persen. Kemudian disusul dengan Badan Informasi Geospasial (83,95 persen), Kementerian Desa dan PDTT (77,79 persen), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (73,44 persen), serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (70,85 persen).

Ketua KPK Firli menyebutkan bahwa pencegahan merupakan salah satu aspek yang tidak bisa dilepaskan dari upaya pemberantasan korupsi.

“Pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penindakan tetapi juga harus dilakukan secara bersama-sama, baik itu pendidikan masyarakat, pencegahan korupsi, maupun penindakan,” ungkap Firli dalam sambutan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual, Rabu (26/8/2020).

Firli menyampaikan bahwa pencapaian aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) secara nasional telah berada di angka 58,52 persen.

“Kami laporkan pada Bapak Presiden, aksi nasional pencegahan korupsi dilaksanakan oleh 54 kementerian/lembaga dan dilakukan oleh 34 provinsi, 508 kabupaten/kota secara nasional mencapai hasil 58,52 persen kategori baik,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan hasil pencapaian enam program dalam Stranas PK yakni utilitasi nomor induk kependudukan (68,07 persen), e-katalog dan marketplace untuk pengadaan barang/jasa (61,79 persen), keuangan desa (83,33 persen), dan penerapan manajemen antisuap (66,75 persen).

Senada dengan itu,  ada lima provinsi dengan nilai pencapaian Stranas PK terbaik yakni Bali (75 persen), Jawa Barat (71,88 persen), Kepulauan Riau (71,88 persen), DKI Jakarta (66,67persen), dan Nusa Tenggara Timur (62,50 persen).

Kemudian, online single submission (OSS) dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha (47,15 persen) dan reformasi birokrasi (65,06 persen).

Adapun dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi ini dihadiri Presiden Joko Widodo secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa barat. Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, turut hadir baik secara langsung di Gedung Merah Putih KPK maupun virtual. (Ed.ZA/BusinessNews/Bisnis)