Sri Mulyani Peringatkan Dampak El Nino Mengancam Kenaikan Inflasi

Jakarta, Businessnews.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa dampak fenomena El Nino dapat menyebabkan kenaikan inflasi. Oleh karena itu, saat ini pemerintah sedang melakukan upaya antisipasi untuk mencegah berbagai risiko yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino.

Dalam konferensi pers, Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah mengantisipasi adanya El Nino dan kekeringan serta kemungkinan risiko lainnya. Pemerintah mengimbau daerah-daerah untuk tetap waspada terhadap inflasi, terutama yang berasal dari faktor non-moneter dan non-core inflation yang ada di dalam daerah, yang harus ditangani secara bersama-sama.

El Nino dapat berdampak pada produktivitas pertanian karena menyebabkan curah hujan berkurang dan menyebabkan kekeringan. Bahkan, kekeringan ini berpotensi menyebabkan krisis pangan yang serius.

Untuk mencegah risiko inflasi yang disebabkan oleh El Nino, Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal pengendalian inflasi kepada daerah dengan total anggaran sebesar Rp 1 triliun. Insentif tersebut diberikan dalam tiga periode, dan pada periode pertama, daerah yang berhasil mengendalikan inflasi sudah menerima insentif sebesar Rp 330 miliar.

Presiden Joko Widodo juga sangat memperhatikan fenomena El Nino ini. Beliau meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk meningkatkan produksi pertanian guna mengantisipasi dampak kemarau yang diakibatkan oleh El Nino. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki cadangan stok pangan yang cukup ketika dampak El Nino mulai terasa.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menambahkan bahwa Menteri Pertanian diminta untuk menggenjot produksi pertanian, terutama saat masih ada periode hujan agar tanaman bisa ditanam.

“Yang jelas Pak Mentan diminta untuk menggenjot produksi, jadi mumpung masih ada hujan, kemudian boleh tanam, sehingga 110 hari kemudian kita masih punya beras,” ungkap Arief usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/23).

Arief juga menyebut bahwa Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, telah ditugaskan untuk menyerap beras produksi petani. Selain itu, pemerintah juga telah memutuskan untuk melakukan impor langsung beras sebanyak dua juta ton untuk menjadi backup stok, namun baru 500.000 ton yang terealisasi hingga saat ini.