Wednesday, May 12, 2021
Home News Global News Arab Saudi Dorong Lebanon Segera Bentuk Pemerintahan Baru

Arab Saudi Dorong Lebanon Segera Bentuk Pemerintahan Baru

BusinessNews Indonesia – Kerajaan Arab Saudi menyampaikan permintaannya agar partai-partai politik Lebanon segera melakukan transisi pembentukan pemerintah baru. Duta Besar Arab Saudi untuk negara itu, Walid Bukhari, mengatakan bahwa pembentukan pemerintahan baru sangat dibutuhkan agar Lebanon segera keluar dari krisis finansial akibat gejolak politik berbulan-bulan.

“Saya menekankan kebutuhan untuk menempatkan kepentingan nasional terlebih dahulu untuk meluncurkan reformasi drastis yang dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat internasional pada Lebanon,” kata dia saat di kediaman resmi Presiden Michel Aoun, dikutip dari Republika (24/3).

Seperti diketahui, belakangan ini Arab Saudi terus aktif membangun stabilitas dan pengaruh di kawasan itu. Beberapa waktu lalu, Kerajaan Arab Saudi turut mengajukan proposal perdamaian yang baru di Yaman.

Dikutip dari Al Arabiya, Khalid bin Salman, Deputi Menteri Pertahanan Arab Saudi, mengajukan usulan agar para pihak yang bertikai di Yaman melakukan gencatan senjata di bawah pengawasan PBB. 

Baca juga: Langkah Baru, Travelio Rilis Fitur Sewa Apartemen dan Rumah “Unfurnished” Mulai Rp1 Jutaan

Hal tersebut bertujuan untuk meringankan penderitaan rakyat Yaman dan memberi kesempatan pemberontak Houthi untuk mengutamakan kepentingan Yaman dan rakyatnya dibandingkan tujuan ekspansionis Iran yang menyokong mereka.

“Kami berharap mereka akan menerimanya dengan cepat dan semua pihak di Yaman mulai melakukan perundingan damai untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan, kami akan terus membela rakyat, tanah dan perbatasan kami,” tegas Pangeran Khalid.

Ia turut menegaskan komitmen Kerajaan Arab Saudi untuk mendukung Pemerintah Yaman.

“Dan kami akan terus mendukung pemerintah Yaman dan angkatan bersenjatanya melawan agresi Houthi, kami juga menegaskan komitmen kami untuk mengimplementasikan inisiatif ini bila Houthi menerimanya di bawah pengawasan dan pemantauan PBB,” pungkasnya. (W/ZA)

Baca juga: Utang Pemerintah Bertambah, Para Pakar Buka Suara

Most Popular