Majukan UMKM, Indonesia Dapat Bantuan 500 Juta Dolar AS dari ADB

BusinessNews Indonesia – Untuk terus meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya dari sisi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pemerintah kini mendapatkan bantuan 500 juta dolar AS dari Asian Development Bank (ADB).

 Ini merupakan upaya dari pemerintah yang mengajukan pinjaman demi pemulihan perekonomian nasional di masa pandemi covid-19 yang saat ini masih berlangsung.

Spesialis Sektor Keuangan ADB untuk Asia Tenggara Poornima Jayawardana mengatakan pinjaman yang diberikan ini sekaligus untuk meningkatkan inklusi keuangan Indonesia di tengah pandemi COVID-19.

“Inklusi keuangan berperan penting dalam pemulihan Indonesia dari pandemi. Akses yang lebih setara dan efisien ke produk serta layanan keuangan dapat memitigasi dampak ekonomi dan sosial dari pandemi,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, (09/12/2020).

Baca juga: Perkara Kasus Pengikut Rizieq Shihab, Mabes Polri: Karena Terjadi di Wilayah Jabar, Maka Diambil Alih

Program promosi inklusi keuangan yang inovatif akan membantu pemerintah memantau inklusi keuangan lebih baik, meningkatkan infrastruktur pembayaran, serta memperkuat kerangka regulasi bagi layanan keuangan digital, privasi data, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan.

Program ini juga akan membantu membangun sektor layanan keuangan yang lebih inklusif sehingga mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta menunjang pembangunan berkelanjutan jangka panjang Indonesia.

Poorima menuturkan dukungan reformasi dari program ini menghasilkan kebijakan dan teknologi yang mendorong inovasi serta menambah inklusi keuangan dengan membuka akses ke produk dan layanan keuangan formal.

“Meningkatkan kualitas layanan tersebut sekaligus menjangkau populasi yang lebih luas dan belum sepenuhnya terlayani,” ujarnya.

Survei nasional inklusi keuangan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif menunjukkan bahwa persentase orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening bank meningkat dari 35 persen pada 2016 menjadi 56 persen pada 2018.

Meskipun mengalami kemajuan, Indonesia dinilai masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

Oleh sebab itu, penyediaan layanan keuangan di Indonesia merupakan tantangan bagi negara yang memiliki keragaman geografis dan budaya serta perbedaan yang signifikan untuk akses ke produk-produk keuangan antardaerah dan antarkelompok.

Terlebih lagi, pandemi COVID-19 turut memperburuk situasi finansial karena masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan tidak memiliki tabungan atau akses ke pinjaman untuk bertahan di tengah kemerosotan ekonomi.

Dalam hal ini, program ADB mendukung pemerintah untuk meningkatkan jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan layanan keuangan dari lembaga keuangan formal yaitu 76 persen pada 2019 menjadi 90 persen pada 2022. (ed.AS/businessnews.co.id/antara).