Kritik Kebijakan Kartu Pra Kerja, Apindo: Masyarakat Butuh Makan, Bukan Pelatihan

BusisnessNewsIndonesia –Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, memberikan kritik pedas kepada program Kartu Pra Kerja yang diluncurkan pemerintah pada Jumat (20/3). Kendati, program ini diklaim pemerintah bagian dari jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak wabah corona.

“Contohnya yang enggak tepat itu adalah subsidi kartu pra kerja, kok diberikan dalam bentuk training. Karyawan yang kehilangan pekerjaan dan rakyat kita perlu makan saat ini, bukan pelatihan,” tegas Sutrisno melalui panggilan telepon, kepada Merdeka.com Senin (13/4).

Menurut Sutrisno selama ini kegiatan pelatihan yang di gelar oleh instansi pemerintah dianggap tidak efektif dan cenderung memboroskan keuangan negara.

Pasalnya hanya untuk membiayai sebuah pelatihan kartu prakerja sebesar Rp 1 juta per orang, dianggap terlalu besar untuk sasaran 5,6 juta jiwa dengan total anggaran Rp 5,6 triliun.

Walhasil, dana sebesar itu dinilai akan lebih bermanfaat jika diberikan langsung dalam bentuk uang tunai maupun sembako untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat saat kondisi ekonomi sulit.

“Jangan begitulah, rakyat ini sedang susah, berikanlah uang itu pada yang memang berhak menerimanya!,” lanjut dia.

Terkait langkah pemerintah yang menggandeng sejumlah e-commerce maupun startup dalam pelatihan program kartu pra kerja berbasis online.  Dirinya menuntut pemerintah untuk menyampaikan alasan dari keputusan tersebut ke publik, sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam penggunaan uang negara.

“Uang ini malah diberikan kepada lembaga training online, enak banget yang terima uang itu,,” kerasnya. (ed.AS/Bussnews/merdeka.com)