Hadapi Ancaman Resesi 2023, Pemerintah Terus Jaga Pemulihan Perekonomian Nasional

Jakarta, Businessnews.co.id – Isu resesi ekonomi pada 2023 semakin terdengar. Hal tersebut membuat seluruh negara di Dunia mempersiapkan sejumlah cara untuk menghadapi resesi. Namun di Indonesia sendiri, resesi 2023 disebut-sebut sebagai  false alarm atau alarm palsu. Lalu apakah Indonesia aman dari ancaman resesi ?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi soal resesi 2023 yang disebut-sebut sebagai  alarm palsu. Ia menjelaskan, alarmnya tidak salah. Tetapi, berbunyi di negara tetangga sehingga di Indonesia terdengar. Oleh sebab itu, tak salah bila Presiden Joko Widodo mengatakan untuk berhati-hati di tahun ini. Dia pun mengibaratkan resesi sebagai cuaca buruk dengan hujan deras dan petir menyambar-nyambar.

“Kalau pimpinan negara kita mengatakan ‘eh itu lho sedang bergulung-gulung awannya, gelap, menyambar-nyambar’. Itu nggak salah dan memang kelihatan,” kata Sri Mulyani dalam seminar ekonomi nasional di Malang, Jawa Timur, Minggu, 22 Januari 2023.

Dia melanjutkan, masalah alarm resesi memang benar, tetapi posisi ekonomi Indonesia sedang naik. Menurutnya jika tidak waspada, Indonesia bisa saja terdampak dari resesi.

“Kita bisa kesamber bledeknya dan hujannya ke sini karena hujannya merata. Cuma karena pendoponya bagus, baru, dan nggak bocor, udan deres yo ra popo neng njobo, neng kene tetep kering(di luar hujan deras, tidak apa-apa. Di dalam sini tetap kering). Itu lho maksudnya alarmnya Bapak Presiden,” jelas Sri Mulyani.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani membeberkan guncangan-guncangan pada perekonomian dunia, mulai dari Covid-19 hingga perang Ukraina dan Rusia. Oleh sebab itu, ekonomi dunia masih melemah.

“Dalam situasi seperti ini, sama seperti ancaman pandemi, sama dengan ancaman harga minyak yang melonjak, harga pangan yang melonjak, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) itu menjadi instrumen yang luar biasa penting untuk menjaga Indonesia, jaga masyarakatnya, jaga ekonominya, jaga dunia usahanya,” tuturnya.

Untuk menjaga konsumsi masyarakat, pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp104 triliun untuk program ketahanan pangan guna menjaga harga pangan agar tidak mengalami inflasi yang terlalu tinggi.

Sri Mulyani berharap berbagai riset dapat dilakukan, baik oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) maupun oleh institusi riset lain, untuk meningkatkan produktivitas bahan pangan dari sisi pembibitan, pemupukan, dan pengairan.

Selain itu, pemerintah juga menjaga daya beli masyarakat rentan melalui program-program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan, pemberian sembako, dan penyaluran subsidi, termasuk subsidi energi yang harganya mengalami kenaikan signifikan di 2022.

“Kita menjaga daya beli masyarakat sampai subsidi naik tiga kali lipat. Keuangan negara harus sehat agar bisa menjaga masyarakat, jadi untuk inflasi saja, kita melakukan banyak hal,” ucapnya.

Pemerintah juga meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi menjadi senilai Rp 370 triliun dengan suku bunga rendah hingga 3 persen.

“Kita akan terus menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.