Dongkrak Belanja Masyarakat, Pemerintah Dorong THR hingga Tanggung Ongkir Harbolnas

Jakarta, BusinessNews Indonesia – Dalam upaya mendongkrak belanja masyarakat, pemerintah berupaya memanfaatkan momentum Ramadhan dan Lebaran. Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 diyakini akan terdorong dengan meningkatnya konsumsi pada masa tersbeut.

Dengan demikian, pemerintah melakukan berbagai cara untuk mendorong konsumsi masyarakat. Di antaranya, pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) pekerja dibayarkan tepat waktu oleh perusahaan. Selain itu, pemerintah menjamin kepastian THR bagi PNS, mempercepat penyaluran bansos, hingga subsidi ongkos kirim dalam program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).

Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian, mengatakan bahwa kepastian pencairan THR karyawan dan buruh sudah ada dalam SE Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021. Aturan itu mewajibkan perusahaan membayarkan THR secara penuh paling lambat seminggu sebelum Lebaran. Sementara itu, THR bagi PNS, TNI dan Polri dipastikan cair H-10 Lebaran.

“Kemudian untuk ASN dan prajurit TNI-Polri, ini juga difinalisasi oleh Ibu Menkeu dan akan dibayarka H-10.” jelas Airlangga, (19/4).

Baca juga: KKP Siap Sinergi dengan Pemda dalam Penertiban Keramba Jaring Apung Danau Toba

Cara lain yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan konsumsi dalam melalui percepatan penyaluran bantuan sosial.

Dalam keterangannya, Airlangga mengatakan bahwa bansos dalam bentuk Kartu Sembako periode Mei-Juni akan dicairkan lebih cepat, yaitu di awal Mei nanti. Hal tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran.

“Kemudian bansos berupa beras sedang dalam pematangan, yakni terkait dengan 10 kg sasaran peserta kartu sembako non-PKH.” Tutur Airlangga.

Selain itu, pemerintah disebut akan memberikan subsidi ongkos kirim dalam program Harbolnas. Seperti diketahui Harbolnas akan digelar serentak sejumlah marketplace pada H-10 dan H-5 Hari Raya Idul Fitri.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah disebut menyiapkan Rp 500 miliar untuk subsidi biaya ongkos kirim. Meski demikian, rencananya bebas ongkir hanya berlaku bagi produk-produk nasional saja.

“Untuk program Harbolnas Ramadhan, dengan ongkos kirim ditanggung pemerintah atau platform digital,” kata ketua Umum Partai Golkar itu. (W/ZA)

Baca juga: BSI Integrasikan Sistem Layanan Operasional untuk Area Manado