Menkeu : Kelola Anggaran Belanja APBN Sebuah Tanggung Jawab Besar

Jakarta, Businessnews.co.id – Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja belanja APBN agar semakin produktif, serta mampu menjangkau seluruh masyarakat, dan memberikan manfaat pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa mengelola anggaran belanja dalam APBN 2023 yang mencapai Rp3.061 triliun merupakan sebuah tanggung jawab yang luar biasa besar. Untuk itu, menurutnya dari sisi mulai perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan penggunaan anggaran menjadi sesuatu yang sangat penting.

“Masyarakat akan terus bertanya apa manfaat APBN bagi saya. Sebagian testimoni tadi barangkali direkam, namun yang paling penting masyarakat seluruhnya akan melihat bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara adalah sebuah anggaran yang sangat penting bagi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia,” ungkap Menkeu dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran 2023 di Dhanapala Jakarta, Rabu (17/05) dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyatakan diperlukan cara untuk creative spending dan menciptakan value for money. Oleh karena itu, kompetensi dan skill untuk membuat belanja yang meaningfull, kreatif, inovatif, bisa menciptakan lapangan kerja, dan bahkan bisa membuat anggaran itu balik lagi kemudian diputar lagi untuk tujuan yang lain menjadi sangat penting.

Sebagai contoh, Menkeu menyebutkan pembangunan tambak udang yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Lebih dari 60 hektar tambak sudah panen parsial, sehingga menghasilkan penerimaan negara.

“Kalau suatu Kementerian seperti tadi saya menggunakan ilustrasi pak bapak menteri KKP, saya bisa menghabiskan atau meminta anggaran berapa ratus miliar dan dia menghasilkan dampak output yang lebih besar dan kemudian anggaran itu bisa dikembalikan lagi. Itu adalah menjadi value for money-nya sangat besar,” jelas Menkeu.

Menkeu menjelaskan, beberapa kegiatan ekonomi apalagi yang ada di daerah atau di bidang yang dianggap berisiko tinggi itu swasta atau private sector tidak berani masuk. Pemerintah berperan untuk masuk terlebih dahulu ke sektor tersebut, kemudian mulai memberi ruang kepada swasta.

“Dari sisi value for money, bagaimana setiap rupiah yang dikelola menghasilkan dampak semaksimal mungkin kepada masyarakat, kepada perekonomian, dan bahkan dia bisa diputar tidak sekali habis pakai hilang. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin perlu untuk terus dijadikan salah satu indikator kualitas belanja,” jelas Menkeu.

Di sisi lain, meningkatkan kualitas belanja berarti juga mengawasi jalannya prioritas pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan sistem perencanaan hingga pelaksanaan anggaran yang semakin simpel dan single entry sehingga Kementerian/Lembaga proses anggaran seefisien mungkin juga, bisnis prosesnya menjadi lebih mudah, dan fokus kita adalah pada dampak dan impactnya.

“Ini yang mungkin menjadi tantangan bagi kami di Kementerian Keuangan bersama sama dengan Bappenas nanti untuk bisa membuat sistem penganggaran yang makin mudah, tidak menyita waktu untuk urusan birokrasi, tapi waktu akan difokuskan pada hasil dan dampak,” pungkas Menkeu.