Pendapatan Negara Hingga November 2024 Capai Rp2.492,7 Triliun

BusinessNews Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pendapatan negara hingga akhir November 2024 berhasil mencapai Rp2.492,7 triliun atau 89 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 1,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat angka Rp2.461 triliun.

Menurut Menkeu, capaian ini merupakan hasil dari upaya menghadapi tekanan yang signifikan sepanjang tahun, terutama di sektor pajak dan bea cukai. “Pendapatan negara kita mendapatkan tekanan yang luar biasa besar sampai dengan bulan Juli-Agustus. Kita lihat pendapatan negara, terutama dari pajak dan bahkan bea cukai, semenjak tahun lalu tekanannya luar biasa. Sehingga, untuk mendapatkan positive growth itu juga merupakan sesuatu yang turn around yang kita juga akan sangat harapkan akan terus terjaga momentumnya. Ini adalah suatu momen yang cukup positif,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Di sisi pengeluaran, belanja negara hingga November 2024 tercatat sebesar Rp2.894,5 triliun atau 87 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp3.325,1 triliun. Menkeu menjelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional seperti perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Kinerja belanja negara menunjukkan peningkatan tajam sebesar 15,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Kenaikannya cukup tajam dibandingkan belanja negara tahun lalu yaitu 15,3 persen,” tambah Sri Mulyani.

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga November 2024 mencapai Rp401,8 triliun, setara dengan 1,81 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut masih berada dalam batas aman dan jauh di bawah target APBN 2024 yang sebesar Rp522,8 triliun. Hal ini mencerminkan kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap terukur.

“Jadi defisit Rp401,8 triliun masih di bawah Rp522,8 triliun. Makanya kita sebutkan 76,8 persen dari defisit yang ada di dalam Undang-Undang APBN 2024. Kalau dihitung dari size PDB Rp401,8 triliun itu 1,81 persen dari PDB kita,” jelas Menkeu.

Meskipun secara keseluruhan APBN mengalami defisit, keseimbangan primer tetap menunjukkan surplus sebesar Rp47,1 triliun. Menkeu menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan ini meski tantangan belanja negara semakin besar.

“Ini memang suatu yang tetap kita akan coba jaga meskipun cukup berat karena tekanan belanja cukup besar. Sementara pendapatan negara kita baru mau mulai pulih kembali,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, Menkeu menilai kinerja APBN masih berada pada tren positif. APBN terus menjadi instrumen utama dalam mendukung agenda prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, APBN berfungsi sebagai penopang ekonomi dalam menghadapi risiko global.

Dengan pengelolaan yang optimal, Menkeu optimistis manfaat dari APBN akan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.