KKP Dukung Penerapan Blue Economy di Surga Timur Indonesia

Jakarta, BusinessNews Indonesia- Surga nyata bawah laut di pusat segitiga karang dunia, menjadi julukan bagi Wakatobi. Kabupaten seluas 473,6 km² ini juga menjadi Surga Wisata di Timur Indonesia, karena Wakatobi tak hanya memiliki keindahan wisata bawah laut, tapi juga wisata pantai, peninggalan bersejarah, hingga seni budaya.

Dalam menjaga kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan di sektor kelautan dan perikanan, serta pengembangan wisata bahari berbasis lingkungan di Wakatobi, perlu adanya penerapan ekonomi biru (blue economy). Blue economy sendiri telah menjadi arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Melalui tiga program terobosan yang digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yakni penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan untuk keberlanjutan ekologi; pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor; dan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal, menjadi komitmen KKP menempatkan keberlanjutan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi di dalamnya. Hal inilah yang dikenal dengan blue economy.

Dalam kunjungannya ke Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi (AKKP Wakatobi), pada 10 Februari 2022, Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Kusdiantoro, menuturkan bahwa KKP melalui skema investasi bersama dan pengembangan SDM telah berkomitmen untuk bersinergi dengan Republik Seychelles dalam pengembangan blue economy di Indonesia dengan pilot project berupa pengembangan pariwisata bahari berbasis lingkungan.

“Sebagaimana diketahui Seychelles merupakan negara pionir yang menginisiasi konsep Blue Bond sebagai skema pembiayaan yang ditujukan untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Program yang dikembangkan adalah Blue Bond Sovereign sebagai produk investasi berbasis Blue Economy dan telah mendapat dukungan dari lembaga internasional,” terang Kusdiantoro.

Untuk itu, keberhasilan Seychelles dalam menerapkan wisata bahari berbasis blue economy, dirasa perlu menjadi best pratices bagi generasi muda bahari untuk mengembangkan potensi wisata bahari di Indonesia.

“Kebijakan blue economy yang ditetapkan KKP perlu mendapat dukungan dari stakeholder yang terlibat untuk keberhasilan pelaksanaannya. Hal ini tentu perlu didukung dengan sumber daya manusia yang terampil, memiliki pemahaman filosofis pengelolaan laut berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem. Dengan demikian, pengembangan SDM menjadi bagian penting dari sinergi bersama Seychelles,” papar Kusdiantoro. (DAF/rilis)