Rugikan Negara, SKK Migas dan BP Gunakan Pipa Impor Senilai Rp4,5 T

BusinessNews Indonesia – Baru-baru ini beredar surat dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo tentang penggunaan Pipa Clad dari luar negeri (produk impor) yang akan diinisiasi oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan British Petroleum (BP).  Penggunaan pipa itu rencananya akan diproyeksikan pada pengadaan pipa di BP Ubadari, Papua Barat, yang senilai dengan 300 juta USD atau Rp4,5 triliun.

Dalam surat yang tertanggal 16 Maret 2023 dan ditandatangi Pilippus Leonard Simatupang selaku Dirut PT Sentra Multikarya Infrastruktur (SMI) itu, SKK Migas dan BP diduga memaksakan pipa yang harus digunakan dalam proyek BP Ubadari adalah pipa jenis CRA-Metallurgical Bonded Clad atau disebut juga pipa HRB (Hot Rolled Bonded). Pipa jenis ini hanya diproduksi dua produsen di luar negeri.

Akibat tindakan itu, negara berpotensi mengalami kerugian sangat besar, yang diperkirakan lebih dari Rp1 trilun. Padahal, produsen pipa dalam negeri mampu memroduksi pipa dimaksud. Indonesia memiliki satu produsen yang mampu memroduksi pipa CRA (Corrosion Resistant Alloy), yang menggunakan sistem mechanical bonded pipe yang disebut MLP (Mechanical Line Pipe).

Pipa MLP yang diproduksi di Batam ini memiliki kualitas yang sama baiknya dengan pipa jenis HRB impor dan dapat digunakan dalam proyek BP Ubadari. “Harga pipa CRA MLP produksi dalam negeri secara signifikan lebih rendah dan semakin digemari di seluruh dunia karena cost effective,” kata Pilippus dalam suratnya.

Menurut Pilippus, kekhawatiran BP bahwa lapisan clad pipa CRA HRB produk impor lebih tebal dibanding pipa CRA MLP, sebenarnya bisa diatasi oleh PT Cladtek Bi-Metal Manufacturing selaku produsen pipa CRA MLP yang berkedudukan di Batam.

Lebih dari itu, PT Cladtek bahkan sudah memberikan jaminan bahwa bila ada ketidaksesuaian, akan bertanggung jawab penuh terhadap proyek pengadaan pipa BP Ubadari dan mengganti semua kerugian yang timbul apabila ada permasalahan teknis.

Menurut Pilippus, secara teknis, penggunaan pipa CRA MLP tidak bermasalah secara teknis. “Hal ini dibuktikan dengan hasil studi dari LAPI ITB yang tidak menyatakan bahwa pipa jenis MLP (mechanical bonded) tidak dapat digunakan,” ujarnya.

Sementara itu, dalam suratnya tertanggal 24 Januari 2023 dan ditujukan kepada Rachmat Kaimuddin (Deputi Bidang Koordinasi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Bidang Marinvest), sebagaimana lampiran Surat Pemberitahuan Pilippus halaman 119, PT Cladtek menyatakan bahwa dengan menggunakan produk lokal, maka penggunaan TKDN bisa mencapai 45% – 60% tergantung pada spesifikasi yang disetujui negara.

Selain itu, dalam surat bernomor Ref. CBM/2023/GEN/004 dan ditandatangani Alvin Pangemanan, PT Cladtek juga menyebutkan bahwa dengan menggunakan pipa produk dalam negeri, akan terjadi penghematan biaya sedikitnya 70 juta USD atau lebih Rp1 triliun, dibandingkan menggunakan pipa impor HRB yang sama jenisnya (terpasang) pada tahap awal pengembangan lapangan Tangguh LNG (BP Ubadari) di Papua Barat.

Atas hal ini, lewat suratnya yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, Pilippus meminta KPK dan Kejaksaan Agung untuk memeriksa kasus pembeliaan pipa impor secara paksa ini. “Sebab kasus ini akan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar dan terjadi permainan pengaturan proyek yang luar biasa ini. Kami lampirkan dokumen-dokumen dalam surat ini,” pungkas Pilippus.

Penyetujuan SKK Migas pada Proyek Tangguh LNG di Papua barat

Sebagaimana diketahui, pada Agustus 2021 silam SKK Migas telah menyetujui rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) untuk pengembangan proyek Tangguh LNG tahap berikutnya yaitu Lapangan Ubadari dan Vorwata Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) di Papua Barat. Dalam PoD ini, BP memperkirakan potensi penambahan gas sebesar 1,3 triliun kaki kubik (TCF) dari Lapangan Ubadari dan Vorwata CCUS.

Dev Sanyal, BP Executive Vice President for Gas & Low Carbon Energy, mengatakan pengembangan Lapangan Ubadari merupakan langkah percepatan setelah melalui program appraisal yang sukses dan akan diproduksi melalui instalasi tanpa awak yang terhubung dengan pipa lepas pantai ke fasilitas LNG Tangguh.

“Pengembangan ini menunjukkan bahwa Tangguh merupakan proyek strategis dalam portofolio BP. Ubadari merupakan wujud nyata dari fokus usaha kami dalam pengembangan gas. Sedangkan proyek Vorwata CCUS-EGR akan menjadi tonggak penting bagi BP untuk dapat berkontribusi terhadap tujuan untuk mengurangi emisi,” tutur Dev, seperti dikutip dari keterangan resmi BP, Senin (30/8/2021) silam.

BP, operator Tangguh LNG, adalah sebuah perusahaan di bawah kontrak kerja sama yang operasinya diawasi oleh SKK Migas. Saat ini, Tangguh merupakan lapangan penghasil gas terbesar di Indonesia dengan produksi 1,4 miliar kaki kubik per hari (BCSFD) melalui dua train LNG dan akan mencapai 2,1 BSCFD setelah train 3 mulai beroperasi. Proyek Ekspansi Tangguh, termasuk pembangunan Train 3 telah disebutkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional oleh Pemerintah Indonesia.