2024, APBN Fokus Turunkan Kemiskinan dan Stunting

Jakarta, Businessnews.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut APBN di tahun 2024 difokuskan untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Hal itu disampaikan Menkeu dalam keterangan pers seusai Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN tahun 2024 di Kantor Presiden, Senin (20/02).

Menkeu mengawali keterangannya dengan menjelaskan situasi global yang berubah secara drastis dan harus diantisipasi berupa peningkatan tensi geopolitik, kenaikan suku bunga global sebagai dampak inflasi dunia yang sangat tinggi, serta dibukanya kembali Tiongkok pasca periode lockdown. Selain itu, pemerintah juga mengantisipasi dampak geopolitik terhadap disrupsi laju ekspor dan kemungkinan peningkatan harga komoditas karena persaingan politik antara negara-negara besar.

Menkeu mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini cukup kuat sebesar 5,3% pada tahun 2022 akan terus dijaga momentumnya di tahun 2023 dan 2024. “Ini berarti dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga untuk bisa tetap tumbuh di atas 5%, maka inflasi di Indonesia juga harus dikendalikan, confidence dari konsumen harus dijaga, dan juga investasi akan terus momentumnya diperkuat,” jelas Menkeu.

Oleh karenanya, Menkeu menjelaskan bahwa APBN 2024 sesuai arahan Presiden akan difokuskan pada program-program prioritas seperti penurunan kemiskinan dan stunting. Menkeu menyebut, penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0% akan diupayakan pada tahun 2024 dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka penurunan stunting menuju 3%. “Ini berarti perlu upaya effort tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan”, ujar Menkeu dikutip dari laman resmi BUMN.

Untuk itu, pemerintah akan meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan melalui berbagai regulasi seperti UU Cipta Kerja, UU P2SK, UU HPP, dan UU HKPD. Menkeu juga menyebut pemerintah akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, super deduction untuk research, untuk vokasi, dan juga tax allowance dalam rangka mendukung berbagai transformasi industri. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia.

Dengan landasan itu, maka pada tahun depan diperkirakan pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan tax ratio yang terus meningkat dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin tetapi dengan prioritas sesuai dengan agenda nasional. “Dan untuk tahun depan, awal, kita akan perkirakan defisit makin menurun pada level 2,16 hingga 2,64 persen dari PDB dengan primary balance mendekati 0”, pungkasnya. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut APBN di tahun 2024 difokuskan untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Hal itu disampaikan Menkeu dalam keterangan pers seusai Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN tahun 2024 di Kantor Presiden, Senin (20/02).

Menkeu mengawali keterangannya dengan menjelaskan situasi global yang berubah secara drastis dan harus diantisipasi berupa peningkatan tensi geopolitik, kenaikan suku bunga global sebagai dampak inflasi dunia yang sangat tinggi, serta dibukanya kembali Tiongkok pasca periode lockdown. Selain itu, pemerintah juga mengantisipasi dampak geopolitik terhadap disrupsi laju ekspor dan kemungkinan peningkatan harga komoditas karena persaingan politik antara negara-negara besar.

Menkeu mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini cukup kuat sebesar 5,3% pada tahun 2022 akan terus dijaga momentumnya di tahun 2023 dan 2024. “Ini berarti dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga untuk bisa tetap tumbuh di atas 5%, maka inflasi di Indonesia juga harus dikendalikan, confidence dari konsumen harus dijaga, dan juga investasi akan terus momentumnya diperkuat,” jelas Menkeu.

Oleh karenanya, Menkeu menjelaskan bahwa APBN 2024 sesuai arahan Presiden akan difokuskan pada program-program prioritas seperti penurunan kemiskinan dan stunting. Menkeu menyebut, “penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0% akan diupayakan pada tahun 2024 dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun.”

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka penurunan stunting menuju 3%. “Ini berarti perlu upaya effort tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan”, ujar Menkeu.

Untuk itu, pemerintah akan meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan melalui berbagai regulasi seperti UU Cipta Kerja, UU P2SK, UU HPP, dan UU HKPD. Menkeu juga menyebut pemerintah akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, super deduction untuk research, untuk vokasi, dan juga tax allowance dalam rangka mendukung berbagai transformasi industri. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia.

Dengan landasan itu, maka pada tahun depan diperkirakan pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan tax ratio yang terus meningkat dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin tetapi dengan prioritas sesuai dengan agenda nasional. “Dan untuk tahun depan, awal, kita akan perkirakan defisit makin menurun pada level 2,16 hingga 2,64 persen dari PDB dengan primary balance mendekati 0”, pungkasnya.