Luhut: Pemerintah Masih Susun Skema Penyesuaian Subsidi BBM

By Ahmad Faqih Zuhair On Aug 21, 2022

Jakarta, Businessnews Indonesia – Pemerintah hingga saat ini masih menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) di APBN. Dengan tingginya harga minyak mentah dunia, mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan solar. Hal ini berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hingga saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.

“Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat,” ujar Luhut seperti dilansir Antara, Minggu (21/8/2022).

Namun, Luhut menegaskan harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia. Luhut mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan simulasi skenario pembatasan volume.

“Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan,” ujarnya.

Luhut memastikan pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati. Perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.

“Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi,” lanjutnya.

Dalam upaya mengurangi subsidi dan kompensasi energi ini, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.

“Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya,” tutup Luhut.