IMF: 2021 Ekonomi Indonesia Naik 8,2 Persen, Ini Strategi Pemerintah

bussnews.id – Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memprediksi ekonomi Indonesia mengalami peningkatan hingga 8,2 persen di tahun 2021. Hal itu mengikuti pertumbuhan ekonomi global yang akan mencapai 5,8 persen pada 2021 jika pandemi virus corona selesai tahun ini.

Terkait dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah segera menyesuaikan recovery ekonomi melalui sejumlah paket kebijakan fiskal.

“Kita dorong kemudahan melalui paket insentif kebijakan fiskal terkait kelonggaran pajak, seperti pasal 21, 22, 23, 25, dan lainnya,” kata Menko Airlangga, melalui video conference di Vidio.com, ditulis Minggu (19/4).

Selain itu, pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga saat ini menjadi penting karena akan dialihkan untuk pembiayaan berbagai program kesehatan atau lainnya yang menjadi prioritas jaring sosial bagi masyarakat yang terdampak wabah corona. Ini sekaligus mempercepat perbaikan ekonomi di tahun selanjutnya.

“Agar masyarakat mempunyai daya beli dan tingkat pelayanan kesehatan akan meningkat,” imbuh dia.

Tumbuh di Atas 0 Persen

Sementara itu, IMF juga merilis outlook ekonomi 2020 berbagai negara yang terdampak pandemi covid-19, termasuk Indonesia. Dalam laporan tersebut terdapat tiga negara yang ekonominya tumbuh di atas 0 persen yakni China, Indonesia dan India.

Airlangga menilai, prediksi tersebut sesuai dengan target pemerintah yang berekspektasi ekonomi nasional tumbuh di kisaran 2 hingga 2,3 persen di tahun ini. “IMF memprediksi seluruh negara masuk resesi, karena ekonomi tumbuh dibawah 0 persen, kecuali Indonesia, China, dan India diatas 0 persen. Karenakan sampai Maret 2020 ekspor impor (Indonesia) masih baik,” jelasnya.

Menurutnya, ini disebabkan oleh keberhasilan pemerintah untuk memastikan jaring pengaman sosial berfungsi dengan baik dalam melindungi masyarakat dari ancaman wabah corona.

Sebab, pemerintah telah mengalokasikan anggaran insentif nasional sebesar Rp 405,1 triliun. Dengan rincian senilai Rp 75 triliun untuk kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk sektor perpajakan dan stimulus kredit UMKM, dan Rp 150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. (ed.AS/bussnews.id/merdeka.com)