Presiden Jokowi Minta Perbankan Lebih Tingkatkan Penyaluran Kredit

BusinessNews Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada perbankan untuk terus meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, usai pertemuan Presiden Jokowi dengan kalangan industri perbankan.

Seruan itu seiring dengan indikator makro ekonomi dan cukup terkendalinya rasio kredit bermasalah.

“Bapak Presiden meminta agar angkanya terkait dengan penyaluran kredit ditingkatkan lagi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.  

Presiden Jokowi, kata Airlangga, mengapresiasi penyaluran kredit perbankan yang berdasarkan data terakhir, sudah tumbuh positif menjadi 0,6 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Menurut data Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit perbankan kembali tumbuh positif sejak Juni 2021, setelah sejak Agustus 2020 selalu tumbuh negatif.

Di sisi lain, Menko Airlangga juga menyampaikan kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit sudah diperpanjang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Maret 2023, sehingga bisa meringankan beban keuangan para debitur.

“Situasi perbankan hari ini, dari segi NPL (rasio kredit bermasalah) relatif rendah dan juga tadi disampaikan Peraturan OJK (POJK) sudah diperpanjang sehingga restrukturisasi (kredit) itu diberikan bisa sampai dengan Maret 2023,” kata Airlangga.

Dalam pertemuan itu, Presiden juga meminta industri perbankan menindaklanjuti pemberian keringanan bagi nasabah UMKM, terutama nasabah UMKM yang terkena dampak dari bencana alam.

Bac juga: Bank Mandiri Kembali Berperan Sebagai Bank Penyalur Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021

Baca juga: Kemenag Luncurkan ‘Sehati’, Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK

“Disampaikan terkait permasalahan di perbankan, di mana untuk UMKM ini, terkait dengan kegiatan seperti bencana dan yang lain, akibat bencana di perbankan bisa dihapusbukukan. Namun, kalau di bank pemerintah tidak bisa menghapus tagih, akibatnya UMKM yang terlibat, itu tidak bisa ‘diputihkan’. Bapak Presiden meminta untuk ditindaklanjuti,” ujar Airlangga. (Ed.AS/businessnews.co.id/AN).

Baca juga: Kemenag Kembali Beri Beasiswa 330 Putra-Putri Papua