Dinilai Belum Optimal, KTNA Minta Pupuk Bersubsidi Diawasi

Businessnews Indonesia – Penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani diminta untuk diperhatikan kembali pengawasannya, hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), Yadi Sofyan Noor.

Sofyan menuturkan, saat ini sebenarnya sistem tata kelola sudah terbangun, namun praktiknya tidak seluruh petani dapat menikmati pupuk bersubsidi dengan optimal. Keberpihakan pemerintah terhadap petani saat ini menurutnya perlu didorong kembali.

Menurut Sofyan, anggaran pupuk bersubsidi yang hanya mampu memenuhi 40 persen dari kebutuhan petani dinilai miris bagi negara agraris seperti Indonesia, yang memiliki hampir 40 juta petani.

“Kita punya cita-cita swasembada, tapi perlu dukungannya buat petani. Menteri keuangan bantu dong petani kita. Tidak cukup hanya Mentan yang jungkir balik mikir petani. Tapi dukungan anggarannya dilemahkan,” kata Sofyan dalam pernyataan resminya, Senin (31/1/2022).

Distribusi pupuk bersubsidi yang kerap bermasalah di tingkat lapangan, tidak lepas dari lemahnya pengawasan komisi pengawas pupuk di daerah dan pupuk indonesia.

“Saya meragukan komitmen pemerintah daerah untuk membantu petaninya. Mestinya data penerima pupuk dan penyalurannya clear di tingkat bawah. Jangan kalau ada masalah dilempar ke pusat. Bantu dong petani kita,” lanjut Sofyan.

Mitigasi risiko dan masalah di level lapangan mestinya bisa diselesaikan pemda, distributor, kios dan produsen pupuk. Sistem Tata kelola sebaik apapun bila tidak implementasinya kurang tepat tentu akan membuat kasus pupuk ini berulang.

“Petani itu asal fair dan jelas, tidak akan ribut kok. Tapi karena ini mereka melihat sendiri ketidaksesuaian di lapangan, pasti teriak. Kami minta penegak hukum juga tegas menindak pelaku penimbunan pupuk dan yang bermain data,” kata Sofyan.

Khusus untuk Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan), Sofyan meminta agar juga konsisten melaksanakan sistem penyaluran yang ada saat ini yang telah berbasis NIK. KTNA meminta Kementan tegas untuk menghapus data-data yang tidak akurat dan selalu memperbaruinya. (AFZ)

Baca juga : Tol Gedebage-Cilacap Dibangun Akhir Tahun 2022