Menteri BUMN Erick Thohir: Baru Dua Bulan, Blok Rokan Setor Rp 2,7 Triliun Negara

Jakarta, BusinessNews Indonesia– Momentum keberhasilan Blok Rokan yang sejak dua bulan dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mampu menyumbang penerimaan negara sebesar Rp 2,7 triliun harus terus ditingkatkan demi membangun ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi Indonesia. Hal ini juga menjadi bukti kemampuan perusahaan BUMN mengelola sendiri sumber minyak, tidak tergantung operator asing, dan bekerja efisien.

Hal itu disampaikan Menteri BUMN, Erick Thohir terkait kontribusi PT PHR yang selama dua bulan mengelola Wilayah Kerja (WK) Rokan telah menyetor ke negara sebesar Rp 2,1 triliun dan pembayaran pajak sekitar Rp 607,5 miliar melalui penjualan minyak mentah bagian negara. Tercatat mulai 9 Agustus, Blok Rokan yang telah dikelola selama 97 tahun oleh PT Chevron Pacific Indonesia diambil alih pengelolaannya oleh PT PHR.

“Saya mengapresiasi kemampuan Pertamina Hulu Rokan menjawab tantangan dalam mengelola ladang minyak terbesar di Indonesia itu. Selain menjaga keberhasilan WK Rokan sebagai salah satu penghasil utama minyak nasional, PT PHR juga memberikan multiplier effect terhadap perekonomian nasional, berupa manfaat secara langsung bagi negara dan daerah,” ujar Menteri BUMN, Erick Thohir.

Wilayah Kerja Rokan merupakan penghasil utama minyak nasional dengan kontribusi 25%. Blok yang ditemukan tahun 1941 dan mulai berproduksi tahun 1951 berperan penting dalam memenuhi target nasional produksi minyak mentah satu juta barrel oil per day dan 12 miliar standard cubic feet per day di tahun 2030.

“Saya berharap momentum ini terus ditingkatkan sebab terkait energi bagi bangsa dan negara manfaatnya harus ganda. Selain pemenuhan kebutuhan energi nasional, harus mendukung penciptaan lapangan kerja, peluang bisnis bagi pengusaha lokal, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Erick Thohir.

Menurut Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, operasional WK Rokan saat ini didukung lebih dari 25.000 pekerja, dengan sebagian besar di antaranya merupakan warga lokal Riau. Oleh karena itu, aset strategis nasional ini membutuhkan dukungan maksimal dari seluruh pemangku kepentingan demi kelancaran operasional.

“Program kerja terhadap WK Rokan sangat masif dan agresif. Hal itu akan berdampak terbukanya peluang bisnis dan kerja bagi masyarakat lokal, sekaligus meningkatkan nilai investasi di Riau. Kami sudah berdiskusi dan berkoordinasi dengan Pemda Riau terkait potensi tambahan pajak bagi daerah agar kontribusi yang kami berikan semakin nyata,” ungkap Nicke Widyawati. (DAF/rilis)