GAPKI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Tarif Pungutan Ekspor Sawit

By zainal abidin On Dec 10, 2020

BusinessNews Indonesia – Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Agam Faturrochman, menjelaskan bahwa pihaknya meminta pemerintah meninjau ulang kenaikan tarif pungutan ekspor sawit yang akan akan mulai berlaku 10 Desember 2020 besok.

Menurutnya, banyak pelaku usaha yang kaget dengan kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Pasalnya, belum lama ini harga minyak sawit mengalami kejatuhan yang cukup dalam dan berbagai pihak melakukan banyak upaya demi mendongkrak harga minyak sawit agar dapat naik.

Pihaknya menyayangkan ketika harga minyak sawit baru mulai naik tinggi, pemerintah justru turut menaikkan pungutan ekspor. Menurutnya, saat ini perusahaan sedang berupaya mengambil kompensasi akibat kejatuhan harga yang terjadi sebelumnya.

“Mohon ditinjau ulang aturan pungutan ekspor ini, kami juga sarankan bea keluar tidak perlu dipungut,” tegasnya seperti dikutip dari Republika (9/12).

Agam menerangkan bahwa para pelaku usaha yang menyampaikan aspirasi terkait aturan tersebut terutama pengusaha yang hanya memproduksi minyak mentah dan bukan pelaku ekspor. Hal ini karena kebijakan tersebut tetap berdampak pada para produsen minyak sawit sekaligus petani.

Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah yang disesuaikan pada pergerakan harga, dimana setiap kenaikan harga turut diikuti dengan kenaikan tarif pungutan.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdalifah, menerangkan bahwa penyesuaian harga tersebut adalah tindak lanjut dari tim pengarah yang terdiri dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Bappenas, serta Kementerian ATR.

“Dasar penyesuaian harga adalah tren positif harga CPO dan untuk keberlanjutan pengembangan layanan dukungan pengembangan industri sawit nasional,” terangnya.(W/ZA)