Realisasi Belanja Negara dan Peran Belanja Pemerintah Pusat

Jakarta, Businessnews.co.id – Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga akhir Juli 2023, realisasi belanja negara baru mencapai Rp 1.461,2 triliun. Realisasi ini mencapai 47,7% dari pagu APBN atau mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 1,2% atau year on year (YoY).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa sebagian dari belanja negara tersebut telah direalisasikan untuk belanja pemerintah pusat (BPP), yang telah mencapai Rp 1.020,4 triliun atau sekitar 45,5% dari pagu.

“Artinya 45,5% dari total belanja pemerintah pusat sudah direalisasikan. Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari dua pos besar,” tutur Sri mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Jumat (11/8).

Dua komponen tersebut adalah belanja kementerian/lembaga (K/L), yang telah terealisasikan sebesar Rp 493 triliun atau sekitar 49,3% dari pagu. Belanja ini dipengaruhi oleh percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, penyaluran berbagai bantuan sosial, dukungan untuk persiapan pelaksanaan pemilu, dan pelaksanaan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selanjutnya, ada belanja non K/L yang telah direalisasikan sebesar Rp 527,4 triliun atau sekitar 42,3% dari pagu. Realisasi belanja ini digunakan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik, serta program kartu prakerja dan subsidi pupuk.

Terakhir, belanja negara juga disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah (TKD), yang realisasinya telah mencapai Rp 440,9 triliun atau sekitar 54,1% dari pagu TKD sebesar Rp 814,7 triliun.