Dorong Hilirisasi Nikel, Kemenperin Dukung Moratorium Smelter NPI

Jakarta, Businessnews.co.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang mendorong pengembangan hilirisasi nikel dengan mendukung kebijakan moratorium pembangunan smelter yang memproduksi nikel kelas 2, seperti nickel pig iron (NPI). Saat ini, produksi NPI di Indonesia sudah melimpah, tetapi nilai tambahnya masih belum signifikan.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Taufik Bawazier menyatakan bahwa hilirisasi nikel perlu memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Menurutnya, moratorium untuk NPI akan mendorong investasi beralih ke tahap pengolahan nikel yang lebih tinggi.

Dia juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jika investasi hanya terbatas pada smelter yang memproduksi NPI, akan timbul persaingan yang tidak sehat dalam merebut sumber daya tambang nikel.

Taufik menjelaskan bahwa NPI dapat diolah menjadi produk-produk yang lebih lanjut, seperti stainless steel HRC, stainless steel CRC, stainless steel slab, dan stainless steel billet. Jika dilanjutkan lagi pengolahannya, nikel dapat menghasilkan produk seperti stainless steel rod/bar, stainless steel seamless pipe, dan stainless steel bolt & nut. Dengan demikian, produk-produk hasil hilirisasi nikel yang biasanya diimpor dapat digantikan dengan produk dalam negeri.

Taufik juga menyadari bahwa semakin tinggi tahap pengolahan produk, semakin kompleks teknologinya dan membutuhkan investasi yang lebih besar.

Kemenperin sejak awal telah mendukung langkah hilirisasi nikel yang lebih lanjut. Menurutnya, nikel sebagai mineral strategis perlu memiliki nilai tambah yang lebih besar.

Data Kemenperin menunjukkan bahwa dari 34 smelter nikel pirometalurgi yang beroperasi, hanya ada 4 smelter yang mengolahnya menjadi stainless steel di dalam negeri. Kapasitas produksi stainless steel mencapai 31,66 juta ton per tahun.

Kementerian ESDM juga menyatakan bahwa produksi NPI saat ini mengalami kelebihan pasokan karena teknologi pirometalurgi atau Rotary Klin-Electric Furnace (RKEF) lebih murah dibandingkan teknologi HPAL. Kelebihan produksi NPI di Indonesia berdampak pada penurunan harga NPI. Oleh karena itu, pemerintah akan mengendalikan produksi NPI di Tanah Air.

Selain itu, Kemenperin juga mendukung pembangunan smelter hidrometalurgi yang menghasilkan bahan baku baterai listrik. Namun, pembangunan smelter hidrometalurgi membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan smelter pirometalurgi.

Masih terdapat beberapa kendala dalam pengembangan smelter nikel, termasuk masalah pendanaan, pasokan energi, pembebasan lahan, perizinan, dan isu lainnya. Untuk masalah pendanaan, pemerintah telah memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan perbankan untuk membahas potensi pengembangan smelter nikel.