Strategi dan Kebijakan Pemerintah Jaga Resiliensi Ekonomi 2023

Jakarta, Businessnews.co.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas. Salah satunya dengan meminta kepala daerah dan Forkopimda untuk mengendalikan inflasi dan menyelesaikan hambatan investasi pada tahun ini.

“Tentu beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu memantau harga dan ketersediaan. Jadi antara stok dan harga itu harus dijaga. Kalau harga naik dipastikan ketersediaan stok berkurang. Kemudian kerja sama antar daerah terutama untuk mengurangi disparitas harga. Melakukan operasi pasar atau bazar murah. Dukungan APBD dalam pengendalian termasuk subsidi transportasi. Memperkuat sarana dan prasarana penyimpanan, kemudian peningkatan produksi pangan dan pengawasan,” ujar Menko Airlangga saat memberikan arahan dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di Sentul, Bogor, ditulis Senin, (30/01/2023).

Perekonomian Indonesia diperkirakan akan mampu tumbuh sebesar 5,3 persen di sepanjang tahun 2022. Meski di tengah ketidakpastian perekonomian global saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diproyeksikan masih berada di kisaran 4,7 persen- 5,3 persen oleh berbagai lembaga internasional. Sementara, realisasi inflasi Indonesia pada bulan November 2022 juga tercatat masih terkendali pada angka 5,51 persen (year on year/yoy), lebih rendah dari perkiraan awal 6,00 persen (yoy) dan relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar negara lain.

Dari sisi manufaktur, PMI Manufaktur Indonesia masih berada di level ekspansif mencapai 50,9 pada Desember 2022 atau berhasil naik dibandingkan November 2022 yang tercatat sebesar 50,3.

Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah perlu optimis, tetap menjaga permintaan, serta melakukan tindak lanjut hilirisasi dan pengembangan ekosistem di sektor manufaktur untuk menjaga kinerjanya. Sedangkan dari sektor riil, pemerintah akan meningkatkan kinerja industri berorientasi ekspor yang semakin berdaya saing. Saat ini terdapat tiga primadona ekspor Indonesia yakni nikel, kelapa sawit dan turunannya, serta batu bara.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan larangan ekspor bauksit yang akan berlaku mulai Juni 2023. Mengingat sebagian besar kebutuhan alumina masih impor, pembangunan smelter di dalam negeri menjadi prospek yang menjanjikan. Untuk mendorong percepatan pembangunan smelter, pemerintah akan mengidentifikasi dan merumuskan dukungan kebijakan terutama yang terkait dengan kebijakan insentif fiska.

Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan Airlangga, bahwa pemerintah juga akan merevisi terkait ketetapan lama periode menahan valas dan sanksi Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diatur dalam PBI No. 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor dan PP No.1/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.