Lukmanul: Dewan Ketahanan Pangan Harus Dioptimalkal Untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan Masyarakat

Bussnews.id – Selain persoalan ekonomi dan sosial yang terguncang, pangan menjadi persoalan sangat strategis di tengah pandemi Covid-19 ini. Ketersediaan stok pangan menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah produksi padi nasional turun, impor tersumbat, dan daya beli masyarakat menurun akibat terdampak pandemi virus Corona.

Demikian disampaikan Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai Antisipasi dan Mitigasi Sektor Pangan Terdampak Covid-19, Senin (27/20/20).

Dia mengusulkan agar pemerintah mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan Nasional dan Dewan Ketahanan Pangan Daerah untuk mengoordinasikan ketersediaan dan distribusi pangan sehingga kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dan harganya terjangkau.

“Kami mengusulkan Dewan Ketahanan Pangan yang memimpin pengelolaan pangan nasional di tengah bencana nasional ini dengan menjadi off-taker produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan, serta berperan aktif dalam pendistribusian sehingga tidak terjadi kelangkaan pangan, dan melibatkan BUMN, BUMD, swasta dan pihak terkait lainnya,” ungkap Lukmanul.

Sebagaimana ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, Dewan Ketahanan Pangan Nasional dipimpin oleh Presiden dengan Ketua Harian Menteri Pertanian. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Dewan Ketahanan Pangan Daerah dipimpin gubernur/bupati/wali kota.

“Dewan Ketahanan Pangan sangat powerful, sangat efektif untuk mengatasi permasalahan pangan,” imbuh Lukmanul.

Realita di lapangan saat ini, sebagian produk pertanian tidak terserap oleh pasar karena tidak beroperasinya industri hotel, restoran dan kafe (horeka), dan ditutupnya mal-mal karena kebijakan Pematasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Produk pertanian yang terdampak, antara lain sektor hortikultura, sayuran, dan jagung yang kini harganya turun.

Sekretaris Jenderal Dewan Jagung Indonesia Maxyedul Sola mengungkapkan, panen jagung saat ini baru 5-10 persen. Namun, harga jagung tertekan di bawah harga pokok produksi (HPP) jagung yang ditetapkan pemerintah Rp3.150 di tingkat petani dengan kadar air 15%.

“Produksi jagung diproyeksikan sekitar 4 juta ton. Namun, saat ini hasil panen belum terserap,” ungkap Sola.(RB)