Pertemuan PBB, Indonesia Pimpin Solidaritas Global untuk Perempuan Afghanistan

Jakarta, BusinessNews Indonesia – Indonesia, bersama dengan Irlandia, Kanada, dan Women’s Forum, telah mengadakan Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Solidaritas Global dengan Perempuan dan Anak Perempuan Afghanistan pada tanggal 19 September 2023. Acara ini merupakan acara tambahan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengeluarkan seruan agar masalah politik tidak menghambat komunitas internasional dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Afghanistan, terutama perempuan dan anak perempuan. Retno menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk menunjukkan solidaritas nyata dengan perempuan dan anak perempuan Afghanistan, yang berarti memberikan empati dan dukungan.

“Politik jangan sampai menghalangi solidaritas kita untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran di Afghanistan. Karena di atas politik, masih ada kemanusiaan,” kata Menlu.

Menlu Retno kemudian menyoroti kekhawatiran serius terkait situasi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Ia bertanya apakah mereka akan membiarkan politik menjadi penghalang dalam memberikan bantuan kepada Afghanistan, ataukah mereka akan tetap membantu tanpa memandang kondisi politik yang ada. Retno menekankan bahwa pilihan kedua adalah yang lebih tepat, dan bahwa kemanusiaan harus selalu mendahului pertimbangan politik.

Selain itu, Retno menjelaskan bahwa Indonesia memberikan kontribusi kepada Afghanistan dalam tiga bidang utama. Pertama, Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan berupa pengiriman 10 juta dosis vaksin polio ke Afghanistan dengan kerja sama UNICEF. Kedua, Indonesia berbagi pengalaman pendidikan perempuan dengan para ulama Afghanistan melalui program kunjungan ulama yang diselenggarakan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dan ketiga, Indonesia menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, termasuk penyelenggaraan International Conference on Afghan Women’s Education (ICAWE) di Bali tahun lalu, dengan rencana mengadakan konferensi kedua pada bulan November mendatang.

Pada pekan sebelumnya, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, mengungkapkan bahwa HAM di Afghanistan dalam kondisi sangat buruk, terutama bagi perempuan. Ia menyoroti tingkat penindasan yang sangat kejam terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Pada tahun 2021, Dewan HAM PBB, yang terdiri dari 47 negara anggota, sepakat untuk menunjuk seorang ahli independen PBB untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Afghanistan. Taliban diketahui kembali menguasai Afghanistan pada bulan Agustus 2021.

Ketidaksetaraan gender yang diterapkan oleh Taliban, seperti melarang perempuan melanjutkan pendidikan dan bekerja di lembaga swadaya masyarakat, telah memicu kecaman internasional. Hal ini juga telah membuat belum ada negara yang mengakui kepemimpinan Taliban di Afghanistan, karena hak-hak dasar perempuan di sana belum dipenuhi sepenuhnya.