Ini Strategi Pemerintah Jaga Keamanan Pangan Nasional

Jakarta, Businessnews.co.id – Pemerintah Indonesia mewaspadai lonjakan harga pangan, khususnya terkait kebijakan larangan ekspor dari sejumlah negara. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan ada 17 negara yang memberlakukan kebijakan larangan ekspor dari 24 negara sebelumnya.

“Sudah 24 negara melarang ekspor. Namun, tujuh sudah melakukan relaksasi lagi. Sehingga, dari itu ada 17 negara, dan yang dilarang itu mulai dari gandum, ayam, dan produk hortikultura lain, termasuk pupuk. Jadi, ini kita harus betul-betul berkonsentrasi terhadap ketersediaan pangan dalam negeri,” katanya seperti dikutip ANTARA, Rabu (22/6/2022).

Untuk mewujudkan ketersediaan pangan, Airlangga membeberkan strategi yang akan dilakukan pemerintah. Pertama, mengamankan suplai. Kedua, diversifikasi pangan. Ketiga, melakukan efisiensi.

Khusus diversifikasi pangan, Airlangga mengklaim Indonesia tidak mengimpor beras selama tiga tahun terakhir. Bahkan, dengan total produksi tujuh juta ton pada akhir tahun, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk mengekspor 250 ribu ton beras dari Indonesia.

Sementara itu, Airlangga menjelaskan sektor pangan lain yang perlu digenjot dan ditingkatkan yaitu produksi hasil pertanian dan kelautan, sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor protein. Dia juga mengingatkan agar badan pangan untuk mempromosikan hal itu.

“Nah, ini harus kita dorong, budi daya ini harus didorong untuk menggantikan yang tangkap, semua protein baik itu dari ikan dan udang. Badan pangan harus mempromosikan agar orang Indonesia tidak tergantung pada daging impor,” ujarnya.

Airlangga juga menjelaskan ekonomi Indonesia dalam dua kuartal terakhir tumbuh positif yakni 5 persen di tengah kasus COVID-19 yang terus meningkat. Tetapi, dia meminta seiring dengan munculnya varian BA.4 dan BA.5 agar masyarakat tetap waspadai.

Selain itu neraca perdagangan Indonesia juga terus menerus surplus di 35,34 miliar pada 2021. Bahkan pada Mei 2022, di mana Indonesia menghentikan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, ekspor tetap surplus 19,79 miliar dan tumbuh 27 persen.

“Tren ekspor yang terus meningkat ini harus terus kita jaga, karena ini salah satu engine daripada pertumbuhan ekonomi kita,” katanya. (Editor: Rizal)