OJK Larang Lembaga Keuangan Pakai Kripto dan NFT

By Ahmad Faqih Zuhair On Feb 14, 2022

Businessnews Indonesia – Bank Indonesia sampai saat ini menyatakan kripto bukan alat pembayaran yang diizinkan di Indonesia. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang lembaga sektor keuangan untuk memfasilitasi transaksi kripto.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, masyarakat juga tidak perlu tergiur dengan modus investasi kripto yang menawarkan imbal hasil atau nilai keuntungan yang tinggi.

“Pertama, Bank Indonesia mengatakan kripto bukan alat pembayaran. Kedua, sektor keuangan karena ini bukan alat pembayaran maka tidak boleh memfasilitasi. Jika ada orang yang kehilangan kripto ya salah sendiri kita sudah mengingatkan,” ujarnya, Senin (14/2/2022).

Wimboh menyarankan agar masyarakat tidak tertarik pada janji-janji manis yang banyak beredar mengenai investasi kripto.

“Jangan tertarik pada janji-janji yang memberi pendapatan yang tidak normal. Artinya ingin cepat-cepat, risikonya pasti besar, termasuk investasi-investasi yang tidak ada underline-nya itu resikonya besar seperti kripto,” ujarnya.

OJK juga menegaskan agar lembaga maupun sektor keuangan tidak memasuki area non fungible token (NFT).

“Sektor Keuangan kita prioritas jangan masuk area situ, lembaga dan sektor keuangan tidak boleh melakukan itu,” ucapnya.

NFT adalah produk investasi yang masih termasuk ke dalam keluarga kripto. Bedanya, NFT tidak memiliki harga tukar yang sama seperti bitcoin namun bisa melakukan transaksi NFT, Anda harus memiliki dompet kripto atau crypto wallet. (AFZ)