Begini Cara Tito Percepat Reformasi Birokrasi di Kemendagri!

BusinessNews Indonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian gencar melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal tersebut dilakukan dengan merampingkan organisasi Kemendagri lewat penyetaraan sejumlah jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional.

Perlu diketahui, reformasi birokrasi merupakan salah satu visi Presiden Joko Widodo pada periode kedua masa kepemimpinannya. Ini jadi perwujudan dari keinginan Jokowi agar struktur birokrasi pemerintahan dapat lebih ramping dan fleksibel.

“Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan (salah satu) dari lima visi Bapak Presiden, di antaranya adalah mengenai reformasi birokrasi. Beliau ingin agar birokrasi pemerintahan kita menjadi lebih ramping dan lebih fleksibel, termasuk Kemendagri dan pemerintahan daerah,” ungkap Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (30/12).

Baca Juga :Jasa Raharja dan Kemendagri Luncurkan Inovasi Digitalisasi Road Tax

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, Mendagri kembali melantik 153 pejabat fungsional di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada 29 Desember 2021. Pelantikan pejabat fungsional tersebut dilaksanakan melalui mekanisme penyetaraan dari jabatan administrator dan pengawas. Tito juga melantik 1 pejabat pimpinan tinggi madya di BNPP.

Baca juga: Apkasi-Apeksi dan Systemiq Serahkan Draf Modul Penerapan BLUD Persampahan Daerah ke Kemendagri

Melalui pelantikan tersebut, Kemendagri telah mengalihkan sebanyak 863 pejabat struktural menjadi pejabat fungsional. Jumlah tersebut sesuai dengan target pengalihan jabatan yaitu sebanyak 876 pejabat atau 70,02% dari total 1.247 jabatan administrasi eselon III dan IV awal yang dimiliki Kemendagri. Adapun 13 orang yang tidak dilantik karena yang bersangkutan mendapatkan promosi, mutasi, meninggal dunia, atau pensiun.

Dalam hal ini, Tito meminta para pimpinan komponen di lingkungan Kemendagri dan BNPP dapat memanfaatkan keberadaan para pejabat fungsional. Ia mengingatkan jangan sampai para pejabat fungsional ini menjadi beban organisasi karena tidak dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, berkaca pada pengalamannya sebagai pejabat fungsional di institusi kepolisian, Tito menjelaskan efektif atau tidaknya pejabat fungsional sangat bergantung kepada pendayagunaan oleh pimpinan di komponennya masing-masing.

“Secara psikologis pribadi juga mungkin kurang bagus dampaknya, tapi kalau difungsikan mereka mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk merampingkan organisasi yang lebih fleksibel strukturnya,” ujarnya.

Sementara itu, upaya pemanfaatan tersebut dapat dilakukan dengan menggelar analisis dan evaluasi setiap bulan, serta memberikan tugas kepada pejabat fungsional. Misalnya, dengan mengerahkan para pejabat fungsional untuk terjun ke lapangan dalam membantu mengatasi berbagai persoalan.

“Saya perhatikan di Kemendagri ini kita memerlukan personel yang cukup untuk bermain lapangan,” pungkasnya. (TN)