Usia di Bawah 45 Tahun Boleh Kerja, Ombudsman: Pemerintah Tidak Konsisten

BusinessNewsIndonesia –Ombudsman Republik Indonesia menilai pemerintah tidak konsisten dalam mengatur aktivitas masyarakat di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Ombudsman menekankan pada aturan yang memperbolehkan warga di bawah usia 45 tahun untuk kembali bekerja dengan dalih menekan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai menyebut tak ada jaminan warga di bawah usia 45 tahun tidak tertular dan tidak menularkan virus ke keluarganya.

“Soal usia di bawah 45 tahun boleh kerja dan boleh melakukan perjalanan dengan syarat, Ombudsman nilai pemerintah tidak konsisten,” ujarnya dalam video conference, Rabu (13/5).

Pemerintah sendiri sebelumnya mengizinkan pemerintah daerah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan imbauan untuk bekerja dari rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bahkan pemerintah tegas melarang mudik, meski belakangan ‘melunak’ dengan menyatakan warga bisa mudik dengan syarat.

Sistem Terintegerasi

Rifai mengatakan pemerintah saat ini sebaiknya membuat sistem terintegrasi antara pusat dan daerah, sehingga pelayanan publik bisa lebih responsif. Berdasarkan penjelasan Rifai, banyak pengaduan dari masyarakat soal lambatnya pelayanan publik di daerah yang masuk ke Ombudsman.

“Pemerintah harus membuat Person in Charge (PIC) yang khusus bekerja dalam penanganan masyarakat terdampak Covid-19, dalam rangka memastikan ke publik, pelayanan birokrasi tetap berjalan,” jelasnya.

“Kami juga menemukan instansi yang belum seluruhnya responsif, dalam kondisi normal saja ada yang responnya lambat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Rifai berharap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tetap diterapkan di wilayah zona merah sampai angka kasus corona menurun.

Sebelumnya Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19, Doni Monardo mengatakan bakal memberi kesempatan pada kelompok muda usia di bawah 45 tahun untuk tetap bekerja di tengah pandemi corona dengan tujuan menekan angka PHK di Indonesia.

“Kelompok ini tentu kita beri ruang untuk bisa aktivitas lebih banyak lagi sehingga potensi terkapar karena PHK bisa kami kurangi,” ujar Doni dalam jumpa pers via Instagram Sekretariat Kabinet, (11/5). (ed.AS/bussnews.id/cnnindonesia)