Pembayaran Kartu Prakerja Via Digital, Pemerintah Optimis Bisa Dorong Inklusi Keuangan

BusinessNewsIndonesia –  Dengan transaksi pembayaran Kartu Prakerja melalui sistem  digital, maka pemerintah optimistis program itu akan mendorong tingkat inklusi keuangan masyarakat. Baik masa dan setelah era Covid-19.

Platform digital itu terdiri dari empat aplikasi yang sudah populer di Indonesia, yakni Bank BNI, OVO, LinkAja, dan GoPay.

“Kami berharap dari mitra pembayaran digital ini, inklusi keuangan bisa naik,” kata Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gede Edy Prasetya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, keamanan dan kemudahan yang dimiliki mitra pembayaran digital diharapkan mendukung program Kartu Prakerja sekaligus percepatan inklusi keuangan.

“Semakin meningkat pemanfaatan infrastrukur dan teknologi, semakin meningkat pergerakan perilaku masyarakat dari tunai ke digital,” katanya.

Sementara itu, Asisten Deputi Ketanagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yulius menambahkan dalam program ini pemerintah tidak menggunakan metode tunai namun uang digital atau melalui perbankan agar sejalan dengan inklusi keuangan.

Dalam kesempatan itu, ia menyebut potensi untuk menambah mitra kanal dan mitra pelatihan Kartu Prakerja termasuk mitra pembayaran itu besar karena pemerintah membuka ruang untuk berpartisipasi.

“Potensinya sangat besar kepada yang mau jadi platform baik pelatihan dan terkait dengan keuangan sangat besar dan silahkan mendaftar, tidak ada privilege (keistimewaan) yang mana yang dipilih atau tidak,” katanya.

JKSyarat untuk menjadi mitra digital termasuk yang bertugas menyalurkan pembayarannya, kata dia, cakupan layanan berskala nasional, sistem informasi dan teknologi yang memadai, memiliki aplikasi daring dan untuk swasta, berbadan hukum perseroan terbatas dan izin usaha.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) ketiga tahun 2019 yang menunjukkan indeks literasi atau pemahaman terkait keuangan mencapai 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan 76,19 persen.

Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016 yakni untuk indeks literasi keuangan 29,7 persen dan indeks inklusi keuangan 67,8 persen.

Hasil survei itu sekaligus melampaui target yang dicanangkan pemerintah sesuai Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) mencapai 75 persen. (ed.AS/bussnews.id/antara)