Kesehatan Harus Ditangani dengan Baik Untuk Menghadapi Covid-19

BusinessNewsIndonesia – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengatakan, kesehatan harus dijadikan salah satu fokus utama pemerintah untuk penanganan dan mengantisipasi dampak pandemi korona (Covid-19). Ketika sektor kesehatan sudah bisa membaik maka perekonomian bisa kembali pulih dengan sendirinya.

“Solusi efektif untuk keadaan ekonomi mendasar untuk mengangkat kepercayaan adalah kesehatan. Kita punya anggaran cukup untuk membantu rakyat miskin jangan sampai penyelesaian kesehatan berlarut-larut,” ucap Didik dalam diskusi virtual pada Minggu (5/4).

Menurutnya perekonomian tidak bisa berjalan bila manusia belum bisa beraktivitas secara normal. Ia menilai belanja untuk infrastruktur dan pemindahan ibu kota seharusnya dikesampingkan dulu. Dana belanja bisa difokuskan untuk penananganan kesehatan.

Pemerintah sudah menerbitkan dua paket kebijakan stimulus ekonomi dengan  stimulus pertama Rp 33,2 triliun dan yang kedua Rp 405,1 triliun. Dana dana ini bisa didapatkan apabila pemerintah melakukan efisiensi di belanja Kementerian/Lembaga (K/L ) misalnya belanja perjalanan dinas dan kegiatan rapat. “Kita punya anggaran besar untuk kesehatan dengan kepemipinan yang kuat. Walaupun ini masih dikritik karena dari Rp 405,1 triliun yang untuk insentif langsung untuk kesehatan baru Rp 70 triliun,” ucap Didik.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) Kementerian Keuangan Amir Hidayat  mengatakan pandemi korona terjadi di luar perkiraan. Dari awalnya yang terjadi di Wuhan, Tiongkok. Namun eskalasi terjadi secara cepat ke seluruh dunia. Pemerintah sendiri terus membuat skenario sehingga bisa melakukan antisipasi kebijakan terhadap kondisi yang ada. “Ekonomi bukan sebagai impact sebab penyebab utamanya adalah masalah kesehatan,” ucap Amir. Eskalasi penyebaran virus terjadi dengan begitu cepat. Dalam paket kebijakan stimulus pertama pemerintah memberikan insentif terhadap pariwisata. Dalam perjalanannya tidak hanya pariwisata yang membutuhkan insentif tetapi manufaktur juga memerlukan stimulus. Dalam kondisi seperti ini kondisi ketidakpastian semakin meningkat.

Pemerintah juga terus belajar upaya penanganan yang dilakukan negara lain. “Ini bukan sesuatu yang mudah karena penyebaran terjadi dari orang ke orang. Kebijakan apapun kalau tidak mampu mencegah terjadinya konteks penyebaran ini akan sia-sia. Butuh kepercayaan dari semua  pihak,” ucapnya.

Transparansi Researcher Global Health Policy University of Edinburgh Putri Viona Sari mengatakan dalam menjalankan solusi ekonomi pemerintah harus memastikan bahwa ini adalah kebijakan terbaik karena partisipasi masyarakat sangat penting. “Dengan mobilisasi penduduk dan pergerakan manusia yang menyebabkan penyebaran virus, tanpa dukungan masyarakat pemerintah tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini,” ucap Putri.

Dalam hal ini  dibutuhkan tranparansi pemerintah dalam pengambilan keputusan. Adanya transparansi ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara membuat kebijakan ekonomi untuk menangani covid-19 yang berdampak ke ekonomi atau membuat kebijakan untuk menangani ekonomi yang terdampak covid-19. “Pemerintah berada di posisi sulit, tanpa covid ditangani ekonomi akan terus terdampak,” ucapnya. (RB)