BP Tapera dan Pusat Investasi Pemerintah Perkuat Kerja Sama Strategis

Businessnews Indonesia – BP Tapera dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memperkuat kerja sama strategis dengan menandatangani nota kesepahaman bersama pada Rabu (09/10/2024) untuk mengintegrasikan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan Tabungan Perumahan Rakyat.

Penandatanganan ini diwakili oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Utama PIP, Ismed Saputra, yang menegaskan komitmen kedua lembaga untuk mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Langkah sinergi ini bertujuan untuk memfasilitasi akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku UMKM, sekaligus mendukung kebutuhan perumahan rakyat melalui tabungan perumahan yang terintegrasi. Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil serta memperluas jangkauan kepemilikan rumah.

“Kerja sama ini akan menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup pelaku UMKM, baik dalam aspek ekonomi maupun hunian yang layak,” kata Heru Pudyo Nugroho. Sementara itu, Ismed Saputra menekankan pentingnya kolaborasi ini dalam rangka memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM secara menyeluruh.

Sinergi ini menjadi menarik karena kedua lembaga ini sama-sama memiliki peran menyalurkan dana pembiayaan dengan segmen yang relatif  sama dan berdampak positif untuk mereduksi tingkat kemiskinan masyarakat di Indonesia dengan porsinya masing-masing.

Menurut Heru Pudyo Nugroho, pertukaran data dan informasi terkait pembiayaan UMi dan tabungan perumahan rakyat dapat berjalan dengan baik dan memperluas akses baik dari sisi pembiayaan UMi maupun tabungan perumahan rakyat dalam rangka pemberdayaan UMKM. “Nasabah yang sudah mendapat pembiayaan UMi akan diajak untuk menjadi peserta tapera karena semua bisa punya pensiun, selanjutnya secara resiprokal nasabah UMi jika sudah terdaftar menjadi peserta juga bisa mendapatkan manfaat dari BP Tapera,” ujarnya.

Tahun 2025 mendatang, BP Tapera akan fokus untuk penetrasi kepesertaan bagi masyarakat informal dalam mendapatkan pembiayaan perumahan subsidi. Di sisi lain, Pusat Investasi Pemerintah sebagai koordinator pendanaan (coordinated fund) akan membiayai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

PIP itu sendiri merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian Keuangan yang mengelola dana bergulir dengan fokus pada kelompok pembiayaan ultra mikro. Pembiayaan yang disalurkan untuk kelompok ini maksimal senilai Rp20 juta. Selanjutnya LKBB ini akan menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terutama untuk usaha rintisan (start up) UMKM.

“Kami berharap, sinergitas dapat terjalin dengan baik dalam rangka perluasan kepesertaan pekerja mandiri. Dimana per 1 Oktober 2024, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan dari program FLPP kepada sektor informal/ pekerja mandiri sebanyak 25.229 unit rumah senilai Rp3,04 triliun,” ungkap Heru Pudyo Nugroho.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PIP, Ismed Saputra menyampaikan bahwa sejak digulirkan tahun 2017 sampai dengan akhir September 2024, pembiayaan UMi telah menjangkau 11,3 juta pelaku usaha ultra mikro di 510 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dengan 96 LKBB dan nilai penyaluran mencapai Rp 43,56 Triliun. “

Pelaksanaan perluasan penyaluran UMi dan pemberdayaan UMKM dapat dikolaborasikan oleh PIP  kepada berbagai pihak. Salah satunya BP Tapera yang memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat untuk peningkatan dan perluasan akses perumahan,” jelas Ismed Saputra.

Menurut Ismed Saputra BP Tapera telah memiliki ekosistem dalam kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat dimana datanya dapat dielaborasi lebih dalam untuk keperluan analisis dan klasterisasi dalam keperluan penyaluran Pembiayaan UMi. Begitupun sebaliknya, PIP telah memiliki ekosistem yang mapan terkait pembiayaan UMi bukan hanya terdiri atas para debitur UMi, namun juga pihak lain yang mendukung seperti Manajemen LKBB penyalur, AO/Pendamping UMi, dan sebagainya. Hal ini dapat dikolaborasikan dalam penyediaan akses dan/atau manfaat Tabungan Perumahan Rakyat khususnya pada penyediaan rumah/kemudahan kepemilikan rumah.