Fokus pada Penyediaan Pembiayaan Perumahan, Pemerintah Hadir Melalui BP Tapera

Businessnews Indonesia – BP Tapera menggelar acara bersama Forum Bakohumas di Jakarta pada Kamis (03/10/2024) dengan tema “Kenapa Harus Tapera?”.

Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen penting, termasuk Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Septriana Tangkary, serta Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Bima Haria Wibisana.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon Napitupulu. Acara ini diikuti secara langsung oleh perwakilan humas dari berbagai Kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia, serta secara daring oleh Aparatur Sipil Negara dari berbagai daerah.

Pembiayaan perumahan menjadi tantangan utama dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada Tahun 2023, jumlah backlog kepemilikan di Indonesia mencapai 9,9 Juta Rumah Tangga dan backlog Rumah Tidak Layak Huni mencapai 26,9 Juta Rumah Tangga. Rumah Tidak Layak Huni dapat dikategorikan sebagai rumah dengan kualitas bangunan tidak layak, overcrowded, sanitasi buruk dan akses air minum yang kurang memadai. Di sisi lain, sumber pembiayaan perumahan masih terjadi maturity mismatch karena secara umum dibiayai dari dana perbankan yang bersumber dari dana-dana jangka pendek (Tabungan dan Deposito), sementara pembiayaan perumahan memerlukan sumber dana jangka panjang. Hal ini secara tidak langsung akan berimplikasi terhadap tingkat suku bunga/margin pembiayaan perumahan yang relatif tinggi. Kondisi ini tentu akan menimbulkan ketimpangan akses masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan. Dalam kondisi inilah, kemudian Pemerintah membentuk sebuah badan yang fokus pada pembiayaan perumahan yaitu BP Tapera.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam forum Bakohumas ini menyampaikan bahwa urgensi dibutuhkannya program Tapera sebagai solusi untuk percepatan pemenuhan backlog perumahan (melalui membeli/membangun) dan backlog Rumah Tidak Layak Huni (melalui merenovasi). “Program Tapera untuk menghimpun dan menyediakan pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan, yang kemudian disalurkan untuk menurunkan suku bunga/margin pembiayaan perumahan sehingga dapat meningkatkan keterjangkauan,” jelas Heru Pudyo Nugroho.

Lebih lanjut Heru Pudyo Nugroho sangat menyadari forum Bakohumas ini merupakan wadah yang strategis dalam menyampaikan, mengelola, mempromosikan, serta mendiseminasikan informasi-informasi pemerintah kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pegawai yang ada di dalam instansi Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah.

Hal ini juga dipertegas oleh Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika, Septriana Tangkary yang hadir mewakili Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurutnya, peran Humas tentunya sangat krusial dalam mendukung implementasi dan sosialisasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. “Humas dibutuhkan untuk membangun pemahaman yang baik guna meluruskan persepsi publik tentang kebijakan ini,” ungkap Septriana Tangkary.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara, Nixon L.P Napitupulu menyampaikan agar dipahami bahwa BP Tapera merupakan suatu badan yang sangat dibutuhkan kehadirannya bagi masyarakat dalam pembiayaan perumahan. Untuk itu Nixon L.P Napitupulu mengusulkan BP Tapera mengoptimalisasikan kerjasama BP Tapera dengan ekosistem perumahan, instansi terkait untuk akuisisi peserta dan peningkatan tata kelola dan integrasi risk management.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tujuan dan manfaat dari program Tapera ini dapat tersampaikan dengan baik dan efektif kepada masyarakat. Sehingga kolaborasi, dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam membangun narasi positif yang kuat dapat diamplifikasikan melalui berbagai saluran komunikasi yang efektif melalui lintas kanal/saluran sosialisasi antar Kementerian/Lembaga”, tutup Mungki Indriati Pratiwi, Kepala Divisi Komunikasi dan Sekretariat Badan.