Direktorat Jenderal Imigrasi Luncurkan Visa Multiple Entry 5 Tahun untuk Wisata dan Bisnis

Jakarta, businessnews.co.id – Direktorat Jenderal Imigrasi mengumumkan kebijakan terbaru terkait visa pada Rabu (20/12/2023), yaitu penerbitan Visa Multiple Entry berjangka waktu 5 tahun dengan indeks D1 dan D2. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah kedatangan orang asing ke Indonesia, khususnya untuk keperluan bisnis dan wisata.

Visa Multiple Entry dengan indeks D1 diarahkan untuk keperluan wisata, sementara indeks D2 ditetapkan untuk keperluan bisnis. Kedua jenis visa tersebut memberikan masa tinggal maksimal 60 hari setiap kedatangan.

“Pengajuan Visa Multiple Entry dapat dilakukan secara online melalui laman evisa.imigrasi.go.id, dengan pembayaran menggunakan kartu kredit. Visa ini memberikan kenyamanan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki mobilitas tinggi,” kata Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim.

Kebijakan ini juga mengimplementasikan permohonan visa secara online mulai Januari 2023, menghilangkan kebutuhan bagi pemohon visa untuk datang langsung ke kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Hasilnya, jumlah WNA yang mengunjungi Indonesia mengalami peningkatan signifikan.

Pada tanggal 8 Desember 2023, tercatat 9.869.348 wisatawan mancanegara telah memasuki Indonesia, melebihi target kunjungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 8.500.000 dengan peningkatan sebesar 16%.

“Kami yakin bahwa kebijakan visa baru ini akan mendorong lebih banyak WNA untuk mengunjungi Indonesia, sejalan dengan kemudahan permohonan visa melalui platform online yang telah diluncurkan pada awal tahun 2023,” tambah Silmy.

Kebijakan ini sejalan dengan upaya Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memastikan bahwa Indonesia menerima WNA berkualitas, sebuah pendekatan yang juga diadopsi oleh negara-negara lain seperti Australia dan negara-negara Eropa yang mewajibkan visa bagi WNA yang ingin memasuki wilayah mereka.

“Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya untuk memudahkan orang asing dalam
memohon visa Indonesia melalui online. Arahan Presiden jelas, bahwa digitalisasi
merupakan solusi agar pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan baik,” ujar Silmy.