Dalam kurun waktu Juni hingga Agustus 2018 ini, Pertamina semakin meningkatkan kinerjanya, demi mendukung Program Nawacita. Berbagai langkah terus dilakukan demi mewujudkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebut saja Program BBM Satu Harga di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), Program Pilot Project Green Energy Station (“GES”), serta Integrasi PT Pertamina sebagai Holding BUMN Migas dalam menyatukan PGN dan Pertagas . Dan tentu saja salah satu proyek yang membuka mata dunia, adalah keberhasilan Pertamina dalam mengambil alih pengelolaan Blok Rokan.
Berbagai upaya ini dilakukan Pertamina, selain mewujudkan keadilan energi juga untuk menjaga kedaulatan energi di seluruh pelosok negeri. Bukan tugas mudah bagi Pertamina, mengingat Kemandirian dan Ketahanan Energi merupakan pilar penting Ketahanan Ekonomi, yang pada akhirnya berujung ke Ketahanan Nasional. Membangun sistem Kemandirian dan Ketahanan Energi sangat penting bagi sebuah negara. Selain sebagai kemampuan merespon dinamika perubahan energi global (eksternal) juga sebagai kemandirian untuk menjamin ketersediaan energi nasional (internal). Itulah tugas yang diemban oleh Pertamina.
Pertamina Menyatukan PGN dan Pertagas untuk Peningkatan Bisnis Gas Nasional
Proses pembentukan Holding BUMN Migas akhirnya memasuki tahap baru. Pada Jumat (29/06/2018), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mencatatkan sejarah dengan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan PT Pertamina (Persero). “Satu demi satu tahapan proses integrasi antara PGN dan Pertagas ini kami lalui dan pada hari ini kami mencatatkan sejarah baru dengan penandatanganan CSPA,” kata Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama. Kegiatan penandatanganan CSPA antara Pertamina dan PGN ini merupakan kelanjutan dari proses integrasi PGN untuk mengakuisisi Pertagas sebagai tahap lanjutan usai induk BUMN Migas resmi berdiri pada 11 April 2018 lalu (“Holding BUMN Migas”) yang dilakukan dengan menerapkan Good Corporate Governance dan Peraturan Perundangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal serta melibatkan berbagai pihak yang mendukung dan mengawal proses.
Holding BUMN Migas tersebut disahkan melalui penandatanganan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham Negara Republik Indonesia pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dalam rangka Penyertaan Modal Republik Indonesia ke Pertamina. Dengan penandatanganan CSPA ini, PGN menjadi pemilik mayoritas Pertagas sebanyak 51 persen. “Sesuai dengan CSPA, transaksi akan diselesaikan dalam 90 hari ke depan,” ujar Rachmat.
Dukung BBM Satu Harga, Pertamina Kembali Resmikan 3 Lembaga Penyalur
PT Pertamina (Persero) terus mendukung Program BBM Satu Harga di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina kembali meresmikan tiga Lembaga Penyalur BBM Satu Harga pada Kamis (2/8) di tiga lokasi berbeda yakni di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Kabupaten Asmat, Papua dan Kabupaten Nias, Sumatera Utara.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito menyatakan peresmian Lembaga Penyalur BBM Satu Harga merupakan komitmen Pertamina untuk menjalankan tugas dari Pemerintah dalam rangka memberikan keadilan energi bagi masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan energi di seluruh pelosok negeri. “Tahun 2017, Pertamina sudah mengoperasikan 54 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga, dan tahun 2018 ditargetkan sebanyak 67 Lembaga Penyalur. Hingga Pertengahan 2018, Pertamina sudah mengoperasikan 9 titik BBM Satu Harga,” ujar Adiatma.
Program BBM satu harga ini, 3 SPBU tersebut berjenis kompak dan terletak di daerah yang sulit diakses. Untuk menyuplai SPBU tersebut, Pertamina mengirim BBM dari Terminal BBM dengan menempuh medan perjalanan yang sangat ekstrim melalui perjalanan yang sulit ditempuh dengan truk tangki bahkan dengan berbagai kombinasi moda laut dan udara.
Sementara itu, Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa menegaskan bahwa pembangunan SPBU di wilayah 3T ini bukan merupakan hal yang mudah mengingat kondisi geografis yang sulit dan ongkos angkut yang tinggi sehingga perlu diperhatikan agar tepat sasaran.
Pertamina Green Energy Station (GES)
Pada 3 Agustus 2018 PT. Pertamina (Persero) bekerja sama dengan BMW Group Indonesia siap menghadirkan teknologi pengisian energi untuk kendaraan listrik masa depan. Sebagai langkah awal, Pertamina akan mewujudkannya dalam program pilot project Green Energy Station (“GES”) sebagai ekosistem baru untuk kendaraan listrik di Indonesia. Vice Presiden Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menyatakan, teknologi GES ditujukan untuk mendukung komitmen Pemerintah RI pada Conference of the Parties 21th (COP21) di Paris dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta sekaligus menunjukan kesiapan Pertamina dalam menghadapi pergeseran global dunia otomotif.
Menurut Adiatma, teknologi GES terdiri 3 konsep utama yakni Konsep Green yang memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di area SPBU, kedua Konsep Future yang memiliki EV Charging Station, dan yang ketiga Konsep Digital dimana pembayaran di SPBU cashless dengan MyPertamina serta dilengkapi dengan self-service. “Pertamina melihat bahwa bisnis pengisian baterai akan menjadi bagian integral dari bisnis SPBU Pertamina di masa depan, untuk itu kerja sama dengan produsen mobil listrik seperti BMW Group sangat diperlukan,” imbuh Adiatma.
Sementara Vice President Corporate Communication BMW Group Indonesia Jodie O’tania mengatakan, BMW Group Indonesia mendukung Pertamina dan penyedia layanan lainnya agar dapat menyiapkan teknologi charging station untuk riset dan pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia.
2021, Pertamina Kelola Blok Rokan
Keputusan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada pada Selasa (31/7/2018), melalui Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar mengumumkan pengelola Blok Rokan mulai 2021 – 2041 dalam jumpa pers di Kementerian ESDM yang memercayakan pengelolaan Blok Rokan kepada BUMN ini. Keputusan tersebut murni diambil atas dasar pertimbangan bisnis dan ekonomi setelah mengevaluasi pengajuan proposal Pertamina yang dinilai lebih baik dalam mengelola blok tersebut.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan, kepercayaan yang diberikan kepada Pertamina untuk mengelola blok dengan produksi lebih dari 200 ribu barel oil per hari tersebut merupakan salah satu tonggak sejarah penguatan kedaulatan energi negeri, sesuai dengan Nawacita yang diusung pemerintahan Joko Widodo. “Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, Presiden RI dan stakeholders lainnya yang telah memercayakan pengelolaan Blok Rokan kepada Pertamina. Kami yakin mampu bersaing dengan kontrator kontrak kerja sama lainnya. Sesuai proposal yang kami sampaikan kepada pemerintah, dengan mengelola Blok Rokan akan meningkatkan produksi hulu Pertamina yang akan mengurangi impor minyak, sehingga bisa menghemat devisa sekitar USD 4 miliar per tahun, serta menurunkan biaya produksi hilir secara jangka panjang,” jelasnya.
Dengan memiliki luas 6.264 km2, pada 2016 lalu Blok Rokan masih mampu menghasilkan minyak hingga 256.000 bph atau hampir sepertiga dari total produksi minyak nasional saat ini. Untuk mempertahankan produksi di blok tersebut, Pertamina akan memanfaatkan teknologi Enhance Oil Recovery (EOR) yang juga telah diterapkan di lapangan-lapangan migas Pertamina, seperti di Rantau, Jirak, Tanjung yang dikelola Pertamina EP, termasuk penerapan steamflood yang juga sudah dilakukan dan berhasil di lapangan PHE Siak.
Comments are closed.