RNI Gandeng BPKP Perkuat Tata Kelola Perusahaan

BusinessNews Indonesia – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal kerja sama pengembangan manajemen perusahaan dalam penerapan dan penguatan tata kelola, manajemen risiko dan budaya kepatuhan.

RNI terus meningkatkan Tata Kelola Perusahaan, peningkatan Manajemen Risiko di Korporasi dan peningkatan peran Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan RNI Group maupun BUMN Klaster Pangan dengan menggandeng BPKP.

“Penjajakan kerja sama ini merupakan bentuk transformasi dalam GCG, penguatan fungsi Manajemen Risiko dan peran SPI di RNI dan BUMN Klaster Pangan,” kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Thomas Hadinata dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (20/12/2021).

Kesepakatan kerja sama tertuang dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama 12 BUMN lainnya yang dilakukan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah dan para Direktur BUMN. Disaksikan secara langsung oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely.

Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely mengatakan Kementerian BUMN sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai langkah transformasional, bagi dalam hal regulasi pelaporan keuangan maupun restrukturisasi BUMN dalam klaster. Pembenahan diri ini membawa konsekuensi yang lebih besar dan kompleks, terlebih dalam konteks pemulihan pandemi Covid-19.

“Kami membutuhkan bantuan BPKP untuk berkolaborasi memformulasikan struktur tata kelola BUMN yang menjadi klaster/subholing maupun BUMN yang memang memiliki complex structure,” ungkap Nawal Nely.

Menyadari besarnya peran BUMN bagi Indonesia, Nawal Nely menyoroti pentingnya penguatan tata kelola risiko sehingga perlu adanya peningkatan skill set dan peran SPI di masing-masing BUMN. “It is upon us to upscale. In that sense, di tahun 2022 kami akan meningkatkan kualitas SPI. Kami menyambut baik program CIAE sebab fungsi SPI sangat strategis. Kami akan dorong keikutsertaannya. We welcome all the initiatives demi kebaikan BUMN dan praktik terbaik GCG (good corporate governance),” teranngya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan hingga kini sudah ada 2.502 penugasan BPKP terkait BUMN. “Ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden. Bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan negara dan berkontribusi lebih besar,” terangnya.

Yusuf Ateh juga berpesan untuk mengetahui area-area yang akan menjadi fokus untuk kemudian diidentifikasi risiko-risikonya dan dilakukan pengawalan. “Identifikasi dari awal supaya tahu sumber daya yang dibutuhkan. Dalam kaitan manajemen risiko dan tata kelola, kita bisa bantu,” ujar Yusuf Ateh.

Adapun terkait asesmen GCG BUMN, Yusuf Ateh menyarankan agar dilakukan setiap tahun dan dipetakan. Dengan demikian dapat terpantau perkembangan hasilnya setiap tahun. (Mr)