Tuesday, December 7, 2021
HomeNewsIndonesia UpdateLP Ma'arif NU Tolak Rencana Pajak Pendidikan

LP Ma’arif NU Tolak Rencana Pajak Pendidikan

-

Jakarta, BusinessNews Indonesia – Penolakan terhadap rencana memberikan pajak pada penyelenggara jasa pendidikan terus bergulir. LP Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) PBNU dengan tegas menolak rencana tersebut. Bahkan, LP Ma’arif mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan.

Ketua LP Ma’arif NU, Arifin Junaidi, secara tertulis mengungkapkan bahwa dalam menetapkan biaya pendidikan hingga menggaji tenaga pendidik saja sudah sulit.

“Dalam menetapkan biaya pendidikan yang harus ditanggung murid. Jangankan menghitung komponen margin dan pengembalian modal, dapat menggaji tenaga kependidikan dengan layak saja merupakan hal yang berat.” tuturnya.

Baca juga: Transportasi Laut Topang Pergerakan Logistik Nasional Tumbuh Positif

Arifin mengungkapkan bahwa LP Ma’arif NU hingga saat ini masih terus bergerak dan bergiat di bidang pendidikan dan tidak pernah mencari keuntungan finansial. Lembaga itu, kata dia, terus berperan serta untuk mencerdaskan bangsa sesuai amanat UUD 1945. LP Ma’arif NU kini mambawahi sekitar 21.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia. Sebagian besar sekolah dan madrasah yang dinaungi berada di daerah 3T.

“Saya tak habis mengerti sebenarnya apa yang ada dalam mind set para pengambil kebijakan di negara kita dengan rencana pengenaan PPN itu. Setelah gagal memasukkan pendidikan dalam rezim bisnis saat menyusun omnibus law, kini pemerintah akan mengenakan pajak bagi lembaga pendidikan. Ini bertentangan dengan upaya mencerdaskan bangsa yang menuntut peran pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Seharusnya pemerintah mendukung partisipasi masyarakat.” kata Arifin.

Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa apabila pemerintah bersikeras mengenakan pajak tersebut, maka pihaknya akan tetap menaati peraturan yang ditetapkan. Karena, kata dia, LP Ma’arif NU sebagai bagian dari NU terikat pada keputusan Munas dan Konbes NU 2012 tentang kewajiban membayar pajak.

Baca juga: Beredar Isu Kematian Wakil Bupati Sangihe Terasa Janggal, Berikut Kronologinya Menurut Lion Air

“NU akan selalu bersama pemerintah, selama pemerintah bersama rakyat. Sebaliknya, kalau pemerintah meninggalkan rakyat, maka NU akan memberikan kritik sebagai masukan.” Pungkasnya. (W/ZA)

Related articles

spot_img

Latest posts