Ahli: Pembatalan Kartu Vaksin Syarat Administrasi Sangat Berisiko

BusinessNews Indonesia – Sebagian kecil masyarakat menolak atas diberlakukannya kartu vaksin sebagai syarat administrasi pelayanan di berbagai tempat publik. Jika ini ditiadakan maka akan sangat berisiko. Bisa-bisa lonjakan terpapar Covid-19 akan terjadi.

Hal ini disampaikan oleh ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan mengatakan jika kartu vaksin sebagai syarat administrasi pengendalian Covid-19 dibatalkan maka bisa meningkatkan kasus di tanah air.

“Sangat berisiko terjadi peningkatan kasus akibat pelonggaran aktivitas ekonomi dan sosial,” kata Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, (09/09/2021).

Hal tersebut disampaikannya menanggapi petisi tolak kartu vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi memasuki area mal yang dibuat di situs change.org dengan judul “batalkan kartu vaksin sebagai syarat administrasi”.

Tujuan Kartu Vaksin

Padahal, menurut Iwan Ariawan, pemerintah memiliki tujuan baik menjadikan kartu vaksin sebagai syarat administrasi. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat memahami hal tersebut sebelum memutuskan mendukung petisi.

“Peraturan penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat masuk ke tempat umum dibuat untuk melindungi kita dan keluarga agar tidak tertular Covid-19,” ujar Iwan.

Masyarakat berhak menentukan mau atau tidak divaksin, akan tetapi, pemerintah juga berhak mengatur aktivitas di tempat umum agar semua aman dan Covid-19 terkendali.

Ia menduga petisi itu muncul dan mendapat dukungan karena ada sebagian masyarakat merasa mobilitasnya dibatasi dengan syarat kartu vaksinasi.

Padahal, syarat vaksinasi dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi bertujuan agar masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi dan sosial dengan tetap aman. Orang yang berisiko tertular atau menularkan dapat dicegah beraktivitas di tempat umum.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa, Devie Rahmawati mengatakan kemungkinan orang yang mendukung petisi tersebut belum mengerti tentang fungsi vaksinasi Covid-19. Padahal, studi ilmiah membuktikan vaksin dapat melindungi seseorang dari paparan Covid-19.

“Data menunjukkan 90 persen yang terinfeksi Covid-19 bahkan mengalami hal-hal buruk itu salah satunya karena belum divaksin,” kata Devie.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Perbankan Lebih Tingkatkan Penyaluran Kredit

Baca juga: Alhamdulillah! Syarat Dana BOS Minimal 60 Siswa Tak Berlaku Pada 2022

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan petisi merupakan aspirasi masyarakat.

“Pemerintah akan berusaha memperbaiki salah satu yang disinggung dalam petisi yaitu masalah kesulitan terhadap akses vaksin,” ujar dia. (Ed.AS/businessnews.co.id/AN).

Baca juga: Kemenag Kembali Beri Beasiswa 330 Putra-Putri Papua

Subscribe

Related articles

Kepala BKF: Kinerja Ekspor Impor Indonesia Terus Membaik

BusinessNews Indonesia - Kinerja ekspor Indonesia pada Desember 2021...

Forum G20 Dorong Pemulihan Ekonomi Global dan Nasional

BusinessNews Indonesia –G20 atau Group of Twenty yang lahir...

Gubernur BI Lantik Pemimpin Baru Kantor Pusat dan Perwakilan BI

Jakarta, BusinessNews Indonesia- Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo,...

Aktor Nicholas Saputra: Produk Kopi di Indonesia Paling Exciting

BusinessNews Indonesia –Aktor Nicholas Saputra yang senang jalan-jalan ke...

Tingkatkan Keselamatan Transportasi, Transjakarta Gelar Donor Darah Bagi Karyawan

Jakarta, BusinessNews Indonesia- Aspek keselamatan digiatkan PT Transportasi Jakarta...