Asosiasi Kawal Barang Impor Ilegal, Menkop UKM Beri Apresiasi

Jakarta, businessnews.co.id – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk asosiasi seperti Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (Asephi) yang turut mengawasi masuknya barang-barang impor ilegal yang bisa berpotensi merugikan perkembangan UMKM di Tanah Air.

MenKopUKM saat memberikan sambutan dalam acara konferensi pers dan soft launching Pembukaan Inacraft di Gedung Sarinah, Jakarta, , mengatakan sepanjang 2022, nilai ekspor produk kerajinan Indonesia mencapai 949 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp14.685,1 triliun, tercatat naik dibandingkan ekspor tahun 2021 yang sebesar 916 juta dolar AS (Rp14.174,4 triliun).

“Walaupun sebenarnya untuk ekspor masih sulit. Keluar (ekspor) susah, sementara kalau ke dalam (impor) gampang sekali. Tak heran kita dibanjiri produk impor ilegal. Hal ini yang sedang kami bereskan,” ujar MenKopUKM Teten.

Menteri Teten menyebutkan, pangsa pasar kerajinan Indonesia mencapai sekitar 2,5 persen dari pasar dunia yang masih sangat dapat ditingkatkan. Terutama karena didukung oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kreativitas tinggi, talenta inovatif, dan didukung oleh budaya yang sangat beragam.

Tak hanya itu, Indonesia memiliki SDA (Sumber Daya Alam) hutan seluas 68 juta hektare (ha). Bahkan menjadi produsen 85 persen rotan dunia, dan nomor tiga produsen bambu terbesar dunia setelah China dan India.

Tercatat, permintaan kriya di pasar global terus meningkat dalam tiga tahun rata-rata naik sebesar 9 persen. Hal tersebut merupakan potensi pasar yang besar. “Handicraft keunggulan domestik punya budaya dan menjadi sumber inspirasi. Sehingga hal yang perlu dibereskan baik dari sisi pemasaran maupun informasi perdagangan, jangan sampai produk luar gampang masuk sementara produk Indonesia keluar (ekspor) susahnya bukan main,” kata MenKopUKM.

Teten mencontohkan, saat Indonesia akan mengekspor pisang dari Lampung, para pelaku UMKM yang tergabung dalam koperasi harus memenuhi sebanyak 21 sertifikat. Yang di antaranya, ada sertifikat yang mesti diperbarui dalam enam bulan sekali.

“Di Jepang, mereka nggak mau terima produk pisang kita, kalau minimal hanya boleh 3 titik nodanya di kulit pisang. Lebih dari itu mereka nggak mau. Mereka, negara lain saja begitu melindungi produk yang masuk ke negaranya, masa kita nggak,” ucap MenKopUKM.

Asephi sebagai asosiasi, sambung Menteri Teten, juga diharapkan turut serta dalam menjaga produk kerajinan tangan dalam negeri tetap tumbuh dan tak tergerus oleh banyaknya produk handicraft dari luar negeri.

“Asephi juga harus ikut patroli. Jika ada kain-kain, benang-benang, maupun produk kerajinan yang banyak dari impor, nanti laporkan kepada kami. Karena tidak bisa kami sendiri membereskan ini, harus ada dukungan dan peran aktif dari asosiasi, masyarakat dan stakeholder lainnya,” kata Teten.

Dalam memasuki pasar internasional, UMKM di sektor kriya dan handicraft juga harus mampu meningkatkan kualitas disain produk yang selalu baru agar diminati oleh pasar global, serta memiliki kuantitas dan kualitas sesuai standar dan permintaan internasional.

Untuk itu kata MenKopUKM, pendekatan melalui agregator memiliki peran penting dalam mendongrak bisnis UMKM agar naik kelas, termasuk dalam mendorong akses pembiayaan, juga menghubungkan UMKM ke pasar yang lebih luas, bahkan hingga go global.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) juga mengembangkan program agregator melalui factory sharing hingga pembiayaan KUR Klaster yang melibatkan agregator untuk mendampingi UMKM. Hal ini diharapkan mampu memudahkan UMKM dari sisi pembiayaan, proses produksi, hingga akses pasar.

“Saya berharap juga, ajang pameran Inacraft dapat mendorong peringkat Indonesia naik. Dari saat ini yang berada posisi ke-3 di ASEAN, untuk industri kriya dan ke-15 di dunia, dapat segera naik peringkatnya. Diharapkan juga, Inacraft dapat menjadi agenda pameran craft terbesar di dunia, dan mendorong agar terjadi transaksi B2B (Business to Business) yang lebih besar,” kata Menteri Teten.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum BPP Asephi Muchsin Ridjan menyampaikan, Asephi mendukung langkah MenKopUKM Teten Masduki untuk menutup praktik social commerce yang berpotensi merugikan keberlangsungan bisnis UMKM Indonesia.

“Asephi sebagai wadah perajin di seluruh Indonesia, telah membentuk tim khusus untuk mengawal kebijakan waspada impor ilegal terhadap produk UMKM, bagi kebangkitan UMKM Tanah Air. Asephi bersama MenkopUKM,” katanya.