Bukalapak Buka Suara Usai Dikaitkan dengan ACT

Jakarta, Businessnews.co.id PT Bukalapak.com atau Bukalapak mengklarifikasi adanya pemberitaan yang mengaitkan perusahaan tersebut dengan Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Sebelumnya, izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ACT baru saja dicabut Kementerian Sosial usai ditemukan adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan.

Manajemen Bukalapak mengungkapkan perusahaan berkategori unicorn itu memang sempat bekerja sama dengan ACT. Namun kerja sama itu sudah dihentikan sejak tahun 2019.

“Perlu kami tegaskan bahwa Bukalapak telah menghentikan semua kerja sama dengan ACT sejak Juli 2019,” kata manajemen dalam keterangan resminya, Kamis (7/7/2022).

Bukalapak menegaskan seluruh kegiatan pengumpulan dana yang ada di platform Bukalapak dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga nirlaba yang kredibel, mematuhi ketentuan dokumen legalitas serta lulus seleksi dan pemeriksaan internal.

“Bukalapak berkomitmen untuk menjadi perusahaan tech enabler yang beroperasi dengan good governance dan mendorong persatuan dan kesatuan bangsa yang tentunya hanya akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mengusung nilai yang sama dengan misi perusahaan.”

Seperti diberitakan Businessnews.co.id sebelumnya, Kementerian Sosial memutuskan untuk mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tahun 2022.

Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi mengatakan alasan Kemensos mencabut izin PUB ACT karena pertimbangan adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial, sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal untuk ketentuan sanksi lebih lanjut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.”

Sebelumnya, Presiden ACT lbnu Khajar memberikan klarifikasi bahwa dirinya menggunakan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan. Angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen.

Dia mengklaim PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul.

Baca Juga: Resmi, Kemensos Cabut Izin ACT

Comments are closed.