Pembangkitan Jawa Bali Komitmen Kembangkan “Smart Grid” Energi Terbarukan

BusinessNews Indonesia – Penggunaan teknologi smart grid atau jaringan listrik pintar sangatlah diutamakan, lantaran untuk menanggulangi efek rumah kaca yang membuat udara semakin panas. Sebab itu pemerintah melalui PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) terus berkomitmen berupaya meningkatkan pasokan energi terbarukan.

Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah mendorong untuk terus mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan smart grid menjadikan sistem pengaturan tenaga listrik lebih efisien dan menyediakan keandalan pasokan tenaga listrik yang tinggi.

“Smart grid juga mendukung pemanfaatan sumber energi terbarukan dan memungkinkan partisipasi pelanggan dalam penyediaan tenaga listrik,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Minggu.

Saat ini, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) punya proyek yang sedang berjalan atau on going project yang berkaitan dengan implementasi smart grid di Indonesia, yaitu Remote Engineering, Monitoring, Diagnostic, and Optimization Center (REMDOC) yang kini sudah memasuki tahap dua.

Rida menyampaikan sebanyak 14 dari 28 pembangkit listrik sudah terintegrasi dengan teknologi smart grid per Juli 2020.

“Besar harapan kami kepada para pelaku usaha ketenagalistrikan untuk terus berkomitmen dalam pengembangan smart grid yang menjadi salah satu kunci sukses transisi pemanfaatan energi ramah lingkungan,” kata Rida.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan energi nasional berupa transisi dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencegah krisis iklim.

Menurut Rida, kebijakan itu sejalan dengan komitmen Indonesia pada Paris Agreement tentang penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen sampai 41 persen pada 2030.

“Saat ini komitmen untuk mengatasi perubahan iklim disikapi dengan roadmap menuju net zero emission. Pemerintah sudah mengarah ke sana,” jelasnya.

Dia menyampaikan tantangan yang harus dihadapi menuju netralitas karbon, di antaranya mengurangi emisi yang ada saat ini terkhusus pada sektor pembangkit listrik.

Penggunaan batu bara di pembangkit kini cukup besar dan relatif murah. Selain itu, industri juga dituntut untuk menggunakan energi yang rendah karbon agar dapat diserap oleh pasar global.

“Pengembangan kelistrikan ke depan terutama di sisi pembangkitan mengarah kepada teknologi dan sumber daya yang ramah lingkungan seiring dengan upaya PLN selaku BUMN subsektor ketenagalistrikan dan pemerintah untuk bertransisi ke net zero emission,” ucap Rida.

Baca juga: Dewan Komisaris Pertamina Patra Niaga Tinjau Proyek di Nusa Tenggara dan Bali

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan menyampaikan bahwa sejak 2015 sudah ada komitmen dari dunia internasional untuk mengurangi emisi karbon dan rencananya sampai 2050 sudah mencapai netralitas karbon.

Dari sisi bisnis dan investasi, pelaku usaha merespon lebih agresif atas emisi karbon. Beberapa dari mereka justru punya target 2040 sudah netral karbon.

Baca juga: PT Pertani Pasok 25 Ton Benih Padi ke Masyarakat

Baca juga: Luncurkan Logo Baru, Ini Harapan Jokowi kepada MES

Bahkan Uni Eropa sudah mengajukan aturan mengenai Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Regulasi ini menetapkan semua barang ekspor yang masuk ke Uni Eropa akan dicatat kontribusi karbon dalam proses produksinya terhitung mulai 2023. (ed.AS/businessnews.co.id/AN)