Sunday, November 28, 2021
HomeEconomyPresiden Minta Penyaluran Kredit UMKM Capai 30 Persen di 2024

Presiden Minta Penyaluran Kredit UMKM Capai 30 Persen di 2024

-

Jakarta, BusinessNews Indonesia Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perbankan meningkatkan penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Presiden memberikan target penyaluran mencapai 30 persen pada tahun 2024 mendatang.

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan sejauh ini Presiden mengapresiasi kredit UMKM oleh perbankan yang mengalami peningkatan. Meski demikian, Presiden meminta agar terus ditingkatkan hingga mencapai 30 persen.

“Bapak Presiden tentunya berharap bahwa sektor perbankan bisa memberikan kredit kepada UMKM. Secara year on year sekarang rata-rata adalah sekitar 18 persen. Oleh karena itu, Bapak Presiden meminta agar kredit untuk UMKM bisa ditingkatkan menjadi 30 persen di tahun 2024.” Terang Airlangga, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet (9/9).

Angka 30 persen, jelasnya, merupakan keseluruhan dari kredit nasional, bukan target yang dibebankan kepada masing-masing perbankan. Presiden, ucapnya, memahami setiap perbankan memiliki spesialisasi bisnis yang berbeda.

“Saat sekarang seperti di BRI itu mendekati 70 persen dan ada yang spesialisasinya corporate. Namun, Bapak Presiden meminta agar keseluruhan kreditnya itu adalah 30 persen. Bukan berarti setiap banknya harus 30 persen karena masing-masing punya spesialisasi sendiri-sendiri.” Tambahnya menjelaskan.

Dalam pertemuan bersama perwakilan direktur utama bank bersama presiden, para direktur mengajukan usulan terkait pencadangan kredit bermasalah (NPL). Mereka mengatakan memerlukan harmonisasi antara standar akuntansi berbasis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terhadap NPL.

“Selama ini beberapa bank rata-rata sudah secara nasional sekitar 150 persen. Namun, pencadangan ini perlu diharmonisasi antara standar accounting-nya yaitu berbasis PSAK dan perpajakan. Karena perbedaan pencadangan ini berakibat terhadap perhitungan pajak. Bapak Presiden meminta ini untuk dibahas lebih lanjut.” Ujarnya.

Airlangga menyebutkan bahwa dalam pertemuan juga dibahas terkait kebijakan kredit di perbankan Himbara dan Presiden meminta segera ditindaklanjuti.

“Untuk UMKM ini terkait dengan kegiatan seperti bencana dan yang lain akibat bencana dari perbankan bisa dihapusbukukan. Namun kalau di bank pemerintah tidak bisa menghapus tagih. Akibatnya UMKM yang terlibat itu tidak bisa diputihkan.” Pungkasnya. (W/ZA)

Related articles

spot_img

Latest posts