Home Blog

BNI dan PNM Kerjasama Pulihkan Ekonomi Nasional

BNI dan PNM Kerjasama Pulihkan Ekonomi
Direktur Bisnis UMKM BNI Muhammad Iqbal (kiri) dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PNM M. Q. Gunadi (kanan) menandatangani PKS tentang Sinergi BUMN Dalam Rangka Peningkatan Pemberdayaan UMKM Melalui Pengalihan Dana Program Kemitraan di Jakarta, Jumat (4 Desember 2020). Hingga saat ini, sudah lebih dari 10.000 debitur yang menerima manfaat penyaluran kredit hasil kerjasama antara BNI dan PNM.

BusinessNews Indonesia – Sejalan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) semakin fokus mendorong gerakan perekonomian rakyat. Kali ini, BNI kembali bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM) sebagai mitra dalam penyaluran kredit bagi UMKM mitra binaan PNM.


Kerja sama antara kedua BUMN tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan antara Direktur Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) BNI Muhammad Iqbal (BNI) dengan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PNM M.Q. Gunadi di Jakarta, Jumat (4/12).

Hingga saat ini, sudah lebih dari 10.000 debitur yang menerima manfaat penyaluran kredit kerjasama BNI dan PNM. Untuk mendorong akselerasi pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama ini, BNI dan PNM terus berkomitmen meningkatkan penyerapan penyaluran kredit dengan mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM.


Iqbal menyampaikan, BNI akan terus berkomitmen untuk mendukung sektor UMKM dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Untuk itu, BNI memiliki dua strategi dalam meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM, yaitu penyaluran langsung ke pelaku UMKM, atau penyaluran secara tidak langsung melalui kerja sama strategis dengan lembaga keuangan bank dan non bank seperti yang dilakukan dengan PNM.


“Sejak tahun 2008, penyaluran kredit kerjasama BNI dengan PNM ini dimanfaatkan untuk para nasabah UlaMM dan PNM Mekaar. ULaMM merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil yang disertai bimbingan untuk mengembangkan usahanya. ULaMM merupakan model PNM dan menyalurkan pembiayaannya dilakukan secara langsung baik kepada perorangan atau pinjaman untuk Badan Usaha. Adapun Mekaar disiapkan untuk memberikan layanan bagi wanita pra sejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha maupun modal untuk mengembangkan usaha mereka,” ujar Iqbal.


Pada kesempatan yang sama, Gunadi juga menyampaikan bahwa PNM akan memanfaatkan pembiayaan yang diberikan oleh BNI sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera.
“Ini akan terus menjadi PR bersama untuk mengawal UMKM terutama di saat pandemi ini bukan hanya pembiayaan namun juga memberikan pembinaan berupa peningkatan kapasitas usaha dan pendampingan nasabah,” ujar Gunadi.


Kerja sama ini terus ditingkatkan dengan aliansi strategis penyaluran kredit komersial yang digunakan untuk pembiayaan pelaku ekonomi UMKM. Dengan aktivitas tersebut di atas, geliat usaha pelaku UMKM tetap produktif, sehingga mendorong percepatan program PEN, dengan begitu, harapannya ekonomi nasional dapat semakin tumbuh di tahun 2021. (ZA/ed.pers)

KSPSI Salurkan Bantuan 5.000 Paket Beras Ke Buruh Terdampak PHK

KSPSI Salurkan Bantuan 5.000 Paket Beras Ke Buruh Terdampak PHK
KSPSI Salurkan Bantuan 5.000 Paket Beras Ke Buruh Terdampak PHK

BusinessNews Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bekerja sama dengan Indika Foundation menyalurkan bantuan ribuan beras kepada sejumlah buruh yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19.

Penyaluran ribuan paket beras ini diperuntukkan bagi buruh di Bekasi, Karawang, Jakarta, Bandung, Subang, Sumedang, Purwakarta, dan juga kota-kota kawasan industri lainnya.

“Program tersebut merupakan upaya KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia untuk membantu kesulitan anggotanya yang kena PHK,” kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea saat menyerahkan bantuan beras secara simbolis di kawasan Cengkareng dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (04/12/2020).

Baca Juga: Usut Kasus Suap Edhy Prabowo, KPK Panggil 5 Saksi

baca juga: Pengurus Baru KPPU Segera Diumumkan, Ini Kata Kabag KLN Deswin Nur

Andi Gani mengatakan di beberapa kota KSPSI juga menyerahkan bantuan ke buruh yang bukan anggota KSPSI sebagai bentuk solidaritas sesama buruh.

“Ini merupakan bentuk solidaritas organisasi buruh tanpa melihat latar belakang organisasinya,” ujar Andi Gani Nena Wea.

Dia mengatakan total ada 5.000 paket beras dengan ukuran 5 kilogram disiapkan KSPSI untuk disalurkan kepada sejumlah buruh terdampak PHK.

Andi Gani yang juga pimpinan Konfederasi buruh ASEAN berharap langkah KSPSI bisa mengurangi beban kesulitan ekonomi buruh akibat pandemi COVID-19. (ed.AS.businessnews.co.id/antaranews)

Baca Juga: Kenapa Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Surabaya Dicopot?

Kenapa Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Surabaya Dicopot?

Kenapa Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Surabaya Dicopot?
Kenapa Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Surabaya Dicopot?

BusinessNews Indonesia – Ketua Fraksi Gabungan Partai Demokrat-NasDem DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto, dicopot dari jabatannya dan digantikan politikus senior Partai Demokrat, M Machfud. Ini sangat mengagetkan dunia perpolitikan. Pasalnya, beberapa hari lagi akan laksanakan Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020.

Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya, Lucy Kurniasari, di Surabaya, Jumat (04/12/2020), mengatakan pergantian itu untuk penyegaran dan merupakan hal biasa tanda ada masalah yang melatarbelakanginya.

“Kami juga berharap kerja sama Partai Demokrat dan NasDem semakin kuat mengingat kedua partai sama-sama partai nasionalis yang memiliki pijakan hampir sama,” kata Kurniasari.

Baca Juga: Uang Hasil Suap RP9,8 M Dipakai Edhy Prabowo dan Istri Beli Barang-Barang Mewah Ini!

Baca Juga: Usut Kasus Suap Edhy Prabowo, KPK Panggil 5 Saksi

Pemegang gelar Ning Surabaya 1986 ini mengatakan, DPC Partai Demokrat juga akan melakukan rotasi terhadap anggotanya di DPRD Surabaya, khususnya berdasarkan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Surabaya.

“Setiap anggota tidak boleh merangkap jabatan. Jabatan rangkap itu akan diberikan kepada anggota yang belum ada jabatannya,” kata anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Demokrat itu.

Menurut dia, kalau setiap anggota tanpa rangkap jabatan, maka anggota diharapkan dapat fokus di AKD yang ditugaskan kepadanya. “Semoga penyegaran dan rotasi ini memberi energi baru bagi Fraksi Demokrat-NasDem sehingga dapat lebih optimal melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” kata dia.

Tentunya, lanjut dia, melalui rotasi ini diharapkan tercipta sinergi Fraksi Partai Demokrat-NasDem dengan Fraksi Partai Demokrat di DPR. (ed.AS.businessnews.co.id/antaranews)

Tindaklanjuti UU Cipta Kerja, Pemerintah Sosialisasikan Substansi dengan Turun ke Berbagai Daerah

Tindaklanjuti UU Cipta Kerja, Pemerintah Sosialisasikan Substansi dengan Turun ke Berbagai Daerah
Tindaklanjuti UU Cipta Kerja, Pemerintah Sosialisasikan Substansi dengan Turun ke Berbagai Daerah

BusinessNews Indonesia – Pemerintah tengah mensosialisasikan substansi Menindaklanjuti UU Cipta Kerja. Sosialisasi ini dilakukan dengan turun ke berbagai daerah. Dalam sosialisasi ini, pemerintah memberikan ruang pada masyarakat untuk memberikan masukan. Terlebih masukan ini akan dipertimbangkan dalam penyusunan aturan pelaksanaan berupa 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

Sebagaiman siaran pers Kemenko Perekonominan, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan pentingnya sosialisasi substansi yang dilakukan di Semarang, Jumat (4/12).

 “Pemerintah berkomitmen untuk memberikan ruang seluas-luasnya terhadap masukan dan aspirasi dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait,” ungkapnya.

Produk hukum yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020 lalu, lanjut Susiwijono diharapkan mampu memberikan perlindungan dan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.

“Selain itu untuk penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi, serta bisa menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi,” tuturnya.

Sementara Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi menerangkan, Pemerintah pun membentuk Tim Serap Aspirasi yang bersifat independen, beranggotakan para tokoh nasional dan ahli di bidangnya.

“Tim ini diharapkan dapat menjadi jembatan yang efektif bagi masyarakat untuk memberi masukan kepada Pemerintah atas RPP dan RPerpres, atau hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mendukung efektivitas implementasi UU Cipta Kerja,” tegas Elen Setiadi.

Serap aspirasi di Semarang ini menyasar sektor Industri, Perdagangan, Haji dan Umroh, Jaminan Produk Halal, Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Perhubungan, serta Kesehatan.

Baca juga: Strategi Mengelola Media Sosial yang Menarik Perhatian Publik

Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian  Wahyu Utomo menjelaskan 9 (Sembilan) RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada dalam ranah koordinasinya.

Pertama, RPP terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang. Ia mengungkapkan mengenai pentingnya penataan ruang agar bisa semaksimal mungkin mendukung kegiatan ekonomi. Khususnya, tentang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam perizinan berusaha.

Dokumen tata ruang, imbuh Wahyu, akan disinkronkan dengan sistem Online Single Submission (OSS). “Kita akan mempercepat RDTR karena akan menjadi basis untuk OSS. RDTR yang biasanya butuh 36 bulan sejak penyusunan hingga penetapan, kita harapkan bisa selesai dalam 12 bulan,” katanya.

Wahyu pun memaparkan mengenai RPP terkait Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. ”Kemudian pengadaan tanah ini kita perluas coverage-nya. Jadi kepentingan umum ini kita tambahkan dengan kawasan-kawasan, seperti Kawasan Industri, KEK, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dan lain-lain,” sambung wahyu. 

Pemerintah juga mengevaluasi agar prosesnya dipercepat. Pasalnya, pengadaan tanah juga merupakan kunci untuk melancarkan proses pembangunan infrastruktur.

“Proses pengadaan tanah ini akan kita percepat. BPN akan dilibatkan sejak awal sehingga saat penentuan trase suatu jalan, BPN sudah tahu dan bisa memberi masukan, mana yang potensinya cepat selesai, mana yang paling minimum terjadi konflik, dan sebagainya,” paparnya.

Wahyu juga menerangkan RPP terkait Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah; RPP terkait Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar; RPP terkait Bank Tanah; RPP terkait Kemudahan PSN; RPP terkait KEK; RPP terkait Penyelesaian Ketidaksesuaian Antara Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah; RPP Informasi Geospasial.

Sebagai informasi, beberapa daerah yang telah menjadi lokasi kegiatan Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja selain Semarang antara lain yaitu Jakarta, Palembang, Bali, Manado, Banjarmasin, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Makassar, dan Pontianak. (Ed.ZA/kemenkoekonomi).

Baca juga: Usut Kasus Suap Edhy Prabowo, KPK Panggil 5 Saksi

Uang Hasil Suap RP9,8 M Dipakai Edhy Prabowo dan Istri Beli Barang-Barang Mewah Ini!

Uang Hasil Suap RP9,8 M Dipakai Edhy Prabowo dan Istri Beli Barang-Barang Mewah Ini!
Uang Hasil Suap RP9,8 M Dipakai Edhy Prabowo dan Istri Beli Barang-Barang Mewah Ini!

BusinessNews Indonesia – Saat ini KPK telah memeriksa saksi-saksi terkait kasus korupsi yang dilakukan Edhy Prabowo beserta timnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Edhy yang kini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan “forwarder” dan ditampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp9,8 miliar.

Setelah dilacak, uang yang masuk ke rekening PT ACK yang saat ini jadi penyedia jasa kargo satu-satunya untuk ekspor benih lobster itu selanjutnya ditarik ke rekening pemegang PT ACK, yaitu Ahmad Bahtiar dan Amri senilai total Rp9,8 miliar.

Selanjutnya pada 5 November 2020, Ahmad Bahtiar mentransfer ke rekening staf istri Edhy bernama Ainul sebesar Rp3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Edhy, istri-nya Iis Rosyati Dewi, Safri, dan Andreau.

Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh Edhy dan istri-nya di Honolulu, AS pada 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp750 juta di antaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, dan baju Old Navy.

Selain itu, sekitar Mei 2020, Edhy juga diduga menerima 100 ribu dolar AS dari Suharjito melalui Safri dan Amiril.

Baca juga: Usut Kasus Suap Edhy Prabowo, KPK Panggil 5 Saksi

Baca Juga: Pengurus Baru KPPU Segera Diumumkan, Ini Kata Kabag KLN Deswin Nur

Guna mendalami dan mengumpulkan bukti-buktinya terkait kasus itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima saksi dalam penyidikan kasus suap perizinan tambak, usaha, dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

“Hari ini, dijadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan lima saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo/Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (04/12/2020).

Lima saksi, yaitu Putri Catur yang merupakan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, PNS pada Sub-Koordinator Ikan Air Tawar Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Dian Sukmawan, Andika Anjaresta berprofesi PNS, seorang mahasiswa bernama Esti Marina, dan wiraswasta Dalendra Kardina.

Selain Edhy, enam orang yang juga telah ditetapkan tersangka, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata (APM), swasta/Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Amiril Mukminin (AM).

Selanjutnya, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito (SJT). (ed.AS.businessnews.co.id/antaranews)

Strategi Mengelola Media Sosial yang Menarik Perhatian Publik

Strategi Mengelola Media Sosial yang Menarik Perhatian Publik
Strategi Mengelola Media Sosial yang Menarik Perhatian Publik

BusinessNews Indonesia – Penggunaan media sosial sudah menjadi barang lazim baik untuk personal maupun kelembagaan. Media sosial berperan layaknya etalase dari berbagai aktivitas pemilik akun media sosial tersebut. Dalam hal ini, Kemenparekraf menggelar diskusi dengan tema ‘Ramalan dan Strategi Media Sosial’. Diskusi ini mengupas strategi kkusus mengelola media sosial agar menarik perhatian public.

Penyelenggaraan diskusi ini merupakan salah satu rangkaian dari Kegiatan Temu Para Admin Media Sosial (Terminal) Vol.01 yang berlangsung secara hybrid di Hotel Ambarrukmo, Yogyakarta, Kamis (03/12/2020).

Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, Agustini Rahayu mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pemahaman bermedia sosial terkait mengemas konten informasi publik khususnya di sektor parekraf.

“Mengelola akun media sosial tentu harus memiliki strategi tertentu agar pesan yang disampaikan oleh pemilik media sosial ini mudah dipahami oleh masyarakat  dengan konten yang  menarik perhatian publik,” ujar Agustini Rahayu.

Mengutip siaran pers Kemenparekraf, Agustini menjelaskan bahwa salah satu strategi agar suatu konten dapat menjadi menarik oleh masyarakat diperlukan kepekaan terhadap isu terkini.

“Admin media sosial ini harus melek isu, karena agar tahu bagaimana skema media sosial terkini, sehingga baik pemerintahan yang memiliki akun media sosial atau instansi lainnya, dapat lebih maksimal menyampaikan program melalui saluran media sosialnya,” ujar Agustini.

Baca juga: Selama Dua Tahun, Bitcoin Tembus Rp270 Juta

Turut hadir dalam kegiatan ini, CEO New Media Folder Hadi Ismanto, Vice President Gojek Bahari CK, Redaktur Mojok.co Agus Mulyadi, dan diikuti perwakilan dari Sekolah Pariwisata, Badan Otorita Pariwisata, dan admin media sosial dari pemerintah daerah di 34 provinsi yang mengikuti acara secara daring.

Vice President Gojek, Bahari CK, mengatakan bahwa akun media sosial yang dikelola oleh lembaga atau instansi pemerintah tidak melulu harus serius. Namun konten tersebut harus bisa dikemas menjadi fun, sehingga pesan yang disampaikan dapat dengan mudah diserap oleh masyarakat.

“Terpenting akun media sosial pemerintahaan ini tidak harus selalu dikemas dengan gaya serius, tapi bisa dikemas menjadi fun apalagi terkait pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Bahari.

Lebih lanjut, Bahari menyarankan agar tidak membuat perencanaan di media sosial secara jangka panjang. Sebab, tren hingga fitur media sosial akan terus berubah.

“User-nya saja juga berubah-ubah, algoritmanya pun begitu, kita tidak bisa mengontrol apa yang konsumen mau lihat. Alangkah lebih baik jangan banyak planning di media sosial, karena media sosial terlalu cepat trennya,” ujar Bahari.

Agar konten media sosial dapat menarik perhatian masyarakat maka juga diperlukan karakter brand yang kuat, selalu terkoneksi dengan audiens, mengikuti aturan main culture media sosial hingga membuat konten yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat.

“Kita harus tahu mau jadi brand seperti apa, nomor satu kita harus menjadi brand yang menarik dulu. Lalu untuk connect dengan audiens harus tahu dulu siapa audiens kita, misal mereka kalau liburan ke mana, konten seperti apa yang mereka suka. Admin-admin sosmed perlu mempelajari ini, dengan begini membuat konten menjadi mudah. Kalau tidak tahu audiens seperti apa, Anda tidak akan tahu maunya mereka, enggak bakal tahu mau buat konten apa,” ujar  Bahari.

Baca juga: Kemenparekraf Dorong Kearifan Lokal untuk Bangun Pariwisata Berkelanjutan

Pada kesempatan yang sama, CEO New Media Folder Hadi Ismanto, mengatakan menjalin hubungan baik dengan audiens turut penting dalam penggunaan media sosial. Tujuannya agar dapat memahami konten seperti apa yang sedang disenangi oleh mereka.

“Kalau kita omongin konten, kita harus tahu _audience kita ini seperti apa. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk dekat dengan audiens adalah membuat pertanyaan untuk mereka sehingga akan timbul suatu respons,” ujar Hadi.

Sementara itu, Redaktur Mojok.co, Agus Mulyadi, mengatakan bahwa rumus sederhana membuat konten menarik di media sosial adalah konten tersebut mengandung informasi, emosi, interaksi, hingga relevansi.

“Selain itu, tidak dipungkiri bahwa demografi media sosial ini adalah usia muda. Maka juga diperlukan pendekatan konten yang anak muda banget, jangan malah pendekatan yang orang tua,” ujar Agus. (Ed.ZA/kemenparekraf).

Usut Kasus Suap Edhy Prabowo, KPK Panggil 5 Saksi

Usut Kasus Suap Edhy Prabowo, KPK Panggil 5 Saksi
Usut Kasus Suap Edhy Prabowo, KPK Panggil 5 Saksi

BusinessNews Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima saksi dalam penyidikan kasus suap perizinan tambak, usaha, dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

“Hari ini, dijadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan lima saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo/Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (04/12/2020).

Lima saksi, yaitu Putri Catur yang merupakan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, PNS pada Sub-Koordinator Ikan Air Tawar Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Dian Sukmawan, Andika Anjaresta berprofesi PNS, seorang mahasiswa bernama Esti Marina, dan wiraswasta Dalendra Kardina.

Baca Juga: Sekjen PBB Antonio Guterres Kecam Negara-Negara yang Tolak Adanya Covid-19

Baca Juga: Antar Surat Panggilan Ke Rizieq Shihab, Kapolri Idham Azis: Negara tak Boleh Kalah dengan Ormas Premanisme

Selain Edhy, enam orang yang juga telah ditetapkan tersangka, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata (APM), swasta/Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Amiril Mukminin (AM).

Selanjutnya, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito (SJT).

KPK dalam perkara ini menetapkan Edhy sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan “forwarder” dan ditampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp9,8 miliar.

Uang yang masuk ke rekening PT ACK yang saat ini jadi penyedia jasa kargo satu-satunya untuk ekspor benih lobster itu selanjutnya ditarik ke rekening pemegang PT ACK, yaitu Ahmad Bahtiar dan Amri senilai total Rp9,8 miliar.

Selanjutnya pada 5 November 2020, Ahmad Bahtiar mentransfer ke rekening staf istri Edhy bernama Ainul sebesar Rp3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Edhy, istri-nya Iis Rosyati Dewi, Safri, dan Andreau.

Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh Edhy dan istri-nya di Honolulu, AS pada 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp750 juta di antaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, dan baju Old Navy.

Selain itu, sekitar Mei 2020, Edhy juga diduga menerima 100 ribu dolar AS dari Suharjito melalui Safri dan Amiril. (ed.AS.businessnews.co.id/antaranews)

Pengurus Baru KPPU Segera Diumumkan, Ini Kata Kabag KLN Deswin Nur

Pengurus Baru KPPU Segera Diumumkan, Ini Kata Kabag KLN Deswin Nur
Pengurus Baru KPPU Segera Diumumkan, Ini Kata Kabag KLN Deswin Nur

BusinessNews Indonesia – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengumumkan Ketua dan Wakil Ketua Komisi pada masa kepemimpinan baru sebagai bagian dari rotasi kepengurusan lembaga independen tersebut.

Kepala Bagian Kerja sama Luar Negeri, Biro Humas dan Hukum KPPU Deswin Nur mengatakan pemilihan nama-nama anggota komisioner yang akan menjabat ketua dan wakil ketua sudah berjalan dan tinggal menunggu waktu pengumuman resmi.

“Pemilihannya sudah berjalan, siapa yang akan memimpin kami sudah tahu, tetapi belum bisa diumumkan secara resmi. Nanti akan diumumkan tanggal 15 Desember mendatang,” kata Deswin saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat, (04/12/2020).

Baca Juga: Antar Surat Panggilan Ke Rizieq Shihab, Kapolri Idham Azis: Negara tak Boleh Kalah dengan Ormas Premanisme

Baca Juga: Sekjen PBB Antonio Guterres Kecam Negara-Negara yang Tolak Adanya Covid-19

Deswin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dengan masa jabatan dalam periode tertentu.

Saat ini Anggota Komisioner KPPU-RI periode 2018-2023 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden berjumlah sembilan orang yakni M Afif Hasbullah, Chandra Setiawan, Dinni Melanie, Guntur Saragih, Harry Agustanto, Kodrat Wibowo, Kurnia Toha, Ukay Karyadi, dan Yudi Hidayat.

“Sebagaimana saat ini ada sembilan komisioner, nanti dari mereka akan melakukan rapat pemilihan internal untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua dan wakil ketua komisi,” kata Deswin.

Nantinya Ketua dan Wakil Ketua Komisi terpilih akan menjabat mulai 16 Desember 2020–27 April 2023. Ada pun Ketua dan Wakil Ketua KPPU periode sebelumnya 2018–2020 dijabat oleh Kurnia Toha dan Ukay Karyadi.

Sebagaimana diketahui KPPU merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggungjawab kepada Presiden.

Komisioner KPPU berjumlah sembilan orang yang diangkat oleh Presiden berdasarkan hasil pertimbangan DPR RI. (ed.AS.businessnews.co.id/antaranews)

Antar Surat Panggilan Ke Rizieq Shihab, Kapolri Idham Azis: Negara tak Boleh Kalah dengan Ormas Premanisme

Antar Surat Panggilan Ke Rizieq Shihab, Kapolri Idham Azis: Negara tak Boleh Kalah dengan Ormas Premanisme
Antar Surat Panggilan Ke Rizieq Shihab, Kapolri Idham Azis: Negara tak Boleh Kalah dengan Ormas Premanisme

BusinessNews Indonesia – Banyak gejolak dan huru-hara terkait dengan kasus yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) ketika dihadapkan dengan hukum. Mengenai hal ini, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan cara-cara premanisme untuk menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Idham mengenai upaya penghadangan Front Pembela Islam (FPI) terhadap aparat kepolisian yang mengantarkan surat panggilan kepada Pemimpin FPI Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat.

“Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kami akan sikat semua. Indonesia merupakan negara hukum. Semua elemen harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat,” kata Idham dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (03/12/2020).

Baca Juga: Sekjen PBB Antonio Guterres Kecam Negara-Negara yang Tolak Adanya Covid-19

Jenderal bintang empat itu meminta kepada seluruh pemangku kepentingan dan ormas harus patuh dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut dia, ancaman pidana diatur dengan jelas untuk pihak-pihak yang mencoba menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia. “Ada sanksi pidana untuk mereka yang mencoba menghalangi petugas dalam melakukan proses penegakan hukum,” ujar Idham.

Baca Juga: Polisi Persilakan Kuasa Hukum Maaher Ajukan Praperadilan

Di sisi lain Idham memastikan, Polri akan mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, dalam hal ini adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di beberapa acara yang dihadiri Rizieq.

“Polri selalu mengedepankan asas Salus Populi Suprema Lex Esto atau Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi,” kata mantan Kepala Bareskrim Polri ini.

Polri sedang melakukan penyidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara Rizieq sebagaimana tertuang dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta”.

Sementara Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000”.

Kemudian Pasal 160 KUHP berbunyi bahwa “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti, baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500”. (ed.AS.businessnews.co.id/antaranews)

Sekjen PBB Antonio Guterres Kecam Negara-Negara yang Tolak Adanya Covid-19

Sekjen PBB Antonio Guterres Kecam Negara-Negara yang Tolak Adanya Covid-19
Sekjen PBB Antonio Guterres Kecam Negara-Negara yang Tolak Adanya Covid-19

BusinessNews Indonesia – Ada rumor negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat meragukan adanya fakta Covid-19 dan juga yang mengabaikan pedoman-pedoman kesehatan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal ini mendapatkan kecaman dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis (3/12/2020).

Guterres berpidato di sidang khusus Majelis Umum PBB beranggotakan 193 negara mengenai virus corona, yang muncul di Kota Wuhan China pada Desember lalu dan menjangkit ke seluruh dunia. Hingga kini hampir 65 juta orang terinfeksi Covid-19 dan hampir 1,5 orang lainnya meninggal.

“Sejak awal, Organisasi Kesehatan Dunia menyajikan informasi faktual dan pedoman ilmiah yang harusnya menjadi acuan dalam penangganan global yang terkoordinasi,” kata Guterres.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Sebut Benny Wenda Mimpi Jadi Presiden

“Sayangnya, banyak rekomendasi ini tidak diikuti. Dan dalam sejumlah situasi, terdapat penolakan dan pengabaian pedoman. Dan ketika negara-negara menuju arahnya sendiri, virus menuju ke segala penjuru,” katanya.

Presiden AS Donald Trump memangkas dana untuk WHO awal tahun ini dan mengumumkan rencana untuk mundur dari badan yang bermarkas di Jenewa tersebut. Trump menuduh WHO sebagai boneka China. Tuduhan yang ditepis oleh WHO.

Baca Juga: BNI Sabet Dua Penghargaan dari Bank Indonesia

Pengunduran diri AS akan berlaku pada Juli 2021, namun Presiden terpilih Joe Biden menyatakan akan membatalkan rencana tersebut.

“Dalam krisis global, kita harus memenuhi harapan orang-orang yang kita layani dengan persatuan, solidaritas, dan tindakan global multilateral yang terkoordinasi,” kata Guterres, yang mendesak agar vaksin Covid-19 tersedia bagi semua pihak. Guterres juga meminta supaya negara kaya membantu negara berkembang melawan dan bangkit dari pandemi.

Ketegangan yang bergejolak antara AS dan China mencapai puncaknya saat membahas pandemi di PBB, di mana perselisihan selama berbulan-bulan antara negara besar menyoroti upaya Beijing atas pengaruh multilateral yang lebih besar menjadi sebuah tantangan bagi pengaruh global Washington.

“Bukan saatnya untuk menyalahkan orang lain. Kita berkumpul di sini untuk menempa jalan ke depan dan mengakhiri penderitaan orang-orang yang kita layani,” kata Presiden Majelis Umum PBB Volkan Bozkir. “PBB harus memimpin ini.” (ed.AS.businessnews.co.id/antaranews)

Polisi Persilakan Kuasa Hukum Maaher Ajukan Praperadilan

Polisi Persilakan Kuasa Hukum Maaher Ajukan Praperadilan
Polisi Persilakan Kuasa Hukum Maaher Ajukan Praperadilan

BusinessNews Indonesia – Brigjen Pol Awi Setiyono, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, memberikan tanggapan atas tuduhan kuasa hukum Soni Eranata (28) alias Ustaz Maaher At-Thuwailibi yang menyebut bahwa penangkapan terhadap kliennya penuh kejanggalan dan diskriminasi. Alwi menegaskan bahwa penangkapan tersangka kasus ujaran kebencian melalui media sosial tersebut telah sesuai prosedur yang ada.

“Sesuai prosedur penangkapan,” kata Awi di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, (3/12).

Ia juga menang pihak-pihak yang keberatan dengan penangkapan Soni Eranata agar mengajukan gugatan praperadilan.

 “Mau diuji, silakan di pengadilan,” tantangnya.

Soni ditangkap di kediamannya di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (3/12) lalu pukul 04.00 WIB. Dalam proses penangkapannya, berdasarkan keterangan Awi, dilakukan dengan tanpa perlawanan

“Enggak ada (perlawanan),” ucapnya.

Penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa tiga unit gawai, satu tablet merek Samsung dan sebuah KTP atas nama Soni Eranata dalam penangkapan tersebut.

Tersangka ditangkap dalam upaya menindaklanjuti laporan polisi bernomor LP/B/0677/XI/2020/Bareskrim tanggal 27 November 2020.

Melalui surat tersebut, tersangka Soni diduga melakukan tindak pidana Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). (ZA)

Baca juga: Wakil Ketua MPR Sebut Benny Wenda Mimpi Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Sebut Benny Wenda Mimpi Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Sebut Benny Wenda Mimpi Jadi Presiden
Wakil Ketua MPR Sebut Benny Wenda Mimpi Jadi Presiden

BusinessNews Indonesia – Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI, menyebut Benny Wenda, pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), terjebak dalam mimpi semu ketika mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat di Inggris.

“Sebagai sesama anak bangsa, meski Wenda lebih memilih warga negara Inggris, saya menyerukan agar Wenda bangun dari tidur panjangnya. Sudahi kenikmatan semu dan mimpi indah menjadi Presiden RI dari negara Inggris, mari bersama membangun Papua,” tutur Basarah secara tertulis di Jakarta, Kamis (3/12).

Ia turut menyayangkan karena Benny Wenda tidak sadar sedang dimanfaatkan sebagai proxy oleh negara lain yang terus membangun ilusi bahwa Papua akan merdeka.

Padahal, secara realita hampir seluruh negara-negara dunia tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua.

Ketua DPP PDI Perjuangan menyebut bahwa Benny Wenda tidak tahu perkembangan yang terjadi di Tanah Papua, mulai pembangunan sumber daya manusia (SDM) hingga infrastruktur. Ia pun menyebut bahwa berdasarkan fakta sejarah, negara Papua tidak pernah ada sebelumnya. Karena Papua sebelum Belanda masuk merupakan daerah dengan banyak suku yang saling berperang memperebutkan wilayah dan sumber daya.

Berdasarkan prinsip uti possidentis juris, katanya, Papua bersama wilayah Indonesia lainnya merupakan bekas jajahan Belanda dan setelah Indonesia merdeka maka otomatis Indonesia mewarisi bekas jajahan Belanda, termasuk Papua.

Hal itu turut di perkuat hasil Penentuan Pendapat Rakyat (1969) yang menunjukkan bahwa rakyat Papua memilih tetap bergabung dengan NKRI.

Seperti diketahui bersama, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda di Inggris mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat pada Selasa (1/12) lalu dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden. (ZA)

Baca juga: BNI Sabet Dua Penghargaan dari Bank Indonesia

BNI Sabet Dua Penghargaan dari Bank Indonesia

BNI Sabet Dua Penghargaan dari Bank Indonesia
BNI Sabet Dua Penghargaan dari Bank Indonesia

BusinessNews Indonesia Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2020 ini menjadi istimewa bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Perseroan mendapatkan dua award sekaligus dari Bank Indonesia (BI), yaitu Penghargaan Bank Konvensional Pendukung Pengendalian Moneter Rupiah dan Valas Terbaik serta Penerima Penghargaan Bank Peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Kantor Pengelolaan Daftar Hitam Nasional (KPDHN) Terbaik Bank BUKU 3 dan BUKU 4.

Penganugerahan kedua penghargaan tersebut disaksikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo secara virtual di Jakarta, Kamis (3 Desember 2020), sebagai bagian dari rangkaian acara PTBI yang juga dihadiri secara daring oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta seluruh jajaran kabinet. Kedua penghargaan tersebut diterima oleh Komisaris Utama BNI Agus DW Martowardojo dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar.

Penghargaan ini diberikan secara tahunan sebagai bentuk apresiasi dan sekaligus pengakuan BI kepada para mitra strategisnya yang telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas bank sentral. Penghargaan ini juga merefleksikan jalinan sinergi antara BI dengan para pelaku ekonomi, Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

BNI menyabet 2 dari 44 penghargaan yang diberikan BI pada kesempatan ini. BI menyiapkan 13 kategori penghargaan yang terdiri atas bidang pengelolaan stabilitas moneter dan sistem keuangan, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah, serta pendukung kebijakan Bank Indonesia dan kontribusi perorangan.

Royke Tumilaar menuturkan, BNI menjadi salah satu bank nasional yang dinilai Bank Indonesia (BI) mampu terus menjaga komitmen dalam memberikan layanan yang prima dan solusi yang bernilai tambah bagi seluruh nasabah dan mitra pilihan utama. Dalam rangka menjaga komitmen tersebut, BNI secara konsisten terus melakukan perbaikan tiada henti baik dari aspek Kinerja, Compliance, maupun Tata Kelola Perusahaan. Komitmen itu berbuah hasil salah satunya ditandai dengan penghargaan BI tersebut.

Layanan transfer dana melalui SKNBI merupakan sistem kliring BI yang meliputi layanan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Layanan transfer dana melalui SKNBI BNI dapat dinikmati oleh nasabah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan dukungan lebih dari 1.880 outlet BNI. (ZA)

Baca juga: BNI Raih Penghargaan Pengembang API Terbaik 2020

Konjen RI Ungkap Besarnya Potensi Kosmetik Halal di Thailand Selatan

Konjen RI Ungkap Besarnya Potensi Kosmetik Halal di Thailand Selatan
Konjen RI Ungkap Besarnya Potensi Kosmetik Halal di Thailand Selatan

BusinessNews Indonesia – Konsulat RI di Songkhah, Thailand, menyatakan potensi ekspor kosmetik halal dari Indonesia ke Thailand Selatan besar, mengingat tingginya minat masyarakat terhadap bahan-bahan kecantikan.

“Kosmetik halal sangat dicari di sini. Karena orang di sini suka dandan. Jadi intinya halal kosmetik sangat digemari,” kata Konsul RI Konsulat RI di Songkhla Kerajaan Thailand, Fachry Sulaiman, dalam webinar peluang bisnis, Kamis (03/12/2020).

Ia mengatakan Thailand Selatan memang banyak ditinggali masyarakat muslim yang membutuhkan barang-barang halal, termasuk kosmetik.

Selama ini sudah terdapat merek dagang kosmetik halal dari Indonesia yang digemari di sana. Karenanya, kata dia, peluang untuk produk serupa relatif besar.

Baca Juga: Selama Dua Tahun, Bitcoin Tembus Rp270 Juta

“Wardah populer karena sudah masuk Malaysia lebih dulu. Jadi mereka punya memori yang cukup kuat,” kata dia.

Agar produk kosmetik halal asal Indonesia bisa masuk di pasar Thailand, lanjut dia, tentu saja harus mengantongi sertifikat halal dari lembaga di sana.

“Mereka sensitif dengan produk sertifikasi halal,” kata dia.

Halal, menurut dia, menjadi barometer bagi masyarakat di sana saat mengonsumsi sebuah produk.

Dalam kesempatan itu, Fachry mengajak wirausaha Indonesia untuk memasuki pasar Thailand, terutama bagian Selatan.

Ia menyarankan pelaku usaha untuk memasuki pasar Thailand melalui penjualan virtual (virtual marketing).

Selain kosmetik, produk yang berpotensi untuk diekspor ke Thailand adalah tekstil. Konveksi muslim Indonesia juga digemari di sana, katanya, terutama yang khas asal Tasikmalaya (Jawa Barat) dan Bukit Tinggi (Sumatera Barat). (ed.AS/businessnews.co.id/antaranews).

Selama Dua Tahun, Bitcoin Tembus Rp270 Juta

Selama Dua Tahun, Bitcoin Tembus Rp270 Juta
Selama Dua Tahun, Bitcoin Tembus Rp270 Juta

BusinessNews Indonesia – Bitcoin menembus Rp270 juta per 1 BTC, hampir menyentuh harga tertingginya selama dua tahun terakhir dimana kenaikan harga Bitcoin di sepanjang tahun ini mencapai 170 persen.

Pada awal 2020 Bitcoin dijual sekitar Rp99 juta, namun sempat anjlok karena dampak Virus Corona hingga Rp65 juta pada Maret 2020, kemudian naik secara perlahan hingga akhirnya bisa menembus level tertinggi.

CEO Indodax Oscar Darmawan di Jakarta, Kamis mengatakan lompatnya harga Bitcoin hingga hampir menyentuh tertinggi disebabkan karena tingginya permintaan.

Baca Juga: Klaim di Bawah Rp10 Juta , AJB Bumiputera Janjikan Akan Cairkan

Saat ini, tambahnya, sudah banyak masyarakat global paham Bitcoin merupakan aset safe haven atau sebagai aset investasi pelindung di tengah krisis pandemi.

“Orang-orang memahami bahwa Bitcoin adalah aset safe haven. Selain itu, banyak orang-orang yang menganggap bahwa Bitcoin hadir sebagai aset baru yang mampu sebagai nilai lindung inflasi,” kata Oscar melalui keterangan tertulis, kamis, (03/12/2020).

Menurut dia, ada beberapa faktor yang mendukung kenaikan nilai Bitcoin, misalnya dari platform PayPal sejak Oktober 2020 telah mengizinkan penggunanya membeli dan menjual Bitcoin.

Selain itu, sejumlah investor institusional besar yang menyatakan minat untuk membeli Bitcoin. Guggenheim Partners, sebuah perusahaan Wall Street juga mengumumkan telah berinvestasi senilai USD 530 juta dolar AS di Bitcoin.

Faktor lainnya yakni tingkat khawatir investor melihat upaya bank sentral menangani COVID-19 akan memicu inflasi.

Emas dan logam mulia biasanya digunakan untuk melindungi nilai dari risiko tersebut, tambahnya, kini investor menganggap Bitcoin juga bisa menyelamatkan kondisi saat ini.

“Inilah yang membuat tren permintaan secara terus menerus. Permintaannya meningkat, harganya juga meningkat,” ujarnya.

Oscar optimis harga Bitcoin akan terus menguat dan bisa mencapai level tertinggi yaitu 20.000 dolar AS atau Rp282 juta, sesuai prediksi yang ditulis Bloomberg.

Di Indonesia sendiri, Bitcoin sudah diatur sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan dan diatur melalui peraturan Kementerian Perdagangan.

“Jadi, di Indonesia perdagangan Bitcoin sudah legal. Masyarakat sudah bisa membeli dan menyimpan Bitcoin di dompet digital dan ikut mendapatkan keuntungan saat memperdagangkan Bitcoin ini karena sudah ada dasar aturannya,” katanya. (ed.AS/businessnews.co.id/antaranews).

Klaim di Bawah Rp10 Juta , AJB Bumiputera Janjikan Akan Cairkan

Klaim di Bawah Rp10 Juta , AJB Bumiputera Janjikan Akan Cairkan
Klaim di Bawah Rp10 Juta , AJB Bumiputera Janjikan Akan Cairkan

BusinessNews Indonesia – AJB Bumiputera menjanjikan pencairan klaim nasabah berstatus habis kontrak (HK) dengan nilai di bawah Rp10 juta.

“Pertemuan menjanjikan pencairan klaim nasabah berstatus habis kontrak (HK) dengan nilai di bawah Rp10 juta, status HK dana kelangsungan belajar (DKB) atau meninggal dunia, dan polis berstatus paling lama,” ujar Koordinator Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera di Jabodetabek dan Jawa Barat, Fien Mangiri dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, 3/12/2020).

Nasib nasabah korban gagal bayar AJB Bumiputera sedikit menemukan titik terang, setelah melakukan aksi unjuk rasa damai di Wisma Bumiputera, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Dalam aksi itu perwakilan nasabah korban gagal bayar diterima oleh Sekretaris Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera Nurhasanah, Direktur SDM Dena Chaerudin, sekretaris direksi, dan Asisten Direktur Pemasaran Jaka Irwanta.

“Kami memberikan waktu satu pekan untuk realisasi komitmen tersebut,” ucapnya.

Fien Mangiri menjelaskan hingga kini kelompoknya memiliki anggota dengan jumlah 500 polis dan nilai tunai Rp15 miliar.

Sebelumnya sekitar 90 nasabah menagih janji pencairan klaimnya yang sudah terlunta-lunta sekian tahun. Bahkan ada yang sudah klaim sejak 2017, tapi hingga hari ini belum dibayarkan oleh manajemen Bumiputera.

Janji ini ditagihkan karena pada aksi unjuk rasa pada Oktober lalu, manajemen menjanjikan sedang mengurus pencairan dana cadangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membayar klaim polis asuransi yang sudah habis kontrak, penebusan, dan sebagainya.

“Kami berkumpul kembali supaya manajemen memberikan kepastian kapan klaim kami dibayarkan. Selain meminta kepastian ke manajemen, aksi Desember ini dilakukan supaya kami bisa bertemu dengan Ketua BPA Bumiputera Nurhasanah untuk menyelesaikan secara konkret kasus gagal bayar ini,” kata Fien.(ed.AS/businessnews.co.id/antaranews).

BI dan Pemerintah Sepakat Tak Perpanjang Skema Burden Sharing II dalam Pembiayaan APBN 2021

BI dan Pemerintah Sepakat Tak Perpanjang Skema Burden Sharing II dalam Pembiayaan APBN 2021
BI dan Pemerintah Sepakat Tak Perpanjang Skema Burden Sharing II dalam Pembiayaan APBN 2021

BusinessNews Indonesia – Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, mengatakan bahwa skema burden sharing atau pembagian beban yang telah dilakukan dengan pemerintah, sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) kedua pada 7 Juli 2020 tidak akan berlanjut untuk pembiayaan APBN 2021.

Seperti dikutip dari bisnis.com, melalui skema burden sharing SKB II, BI sepakat dalam pembelian SBN secara langsung untuk pendanaan public goods dalam APBN, serta pembagian beban untuk pendanaan non-public goods UMKM.

“Pembelian SBN secara langsung hanya berlaku untuk 2020,” tegas Perry, (3/12).

Namun, skema burden sharing SKB I per 16 April 2020 akan tetap dilanjutkan pada tahun depan.

“BI masih akan melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN 2021 sebagai pembeli siaga, non-competitive bidder,” terang Perry.

Dalam kesempatan ini, ia secara tegas mengatakan komitmen tinggi BI dalam pemulihan ekonomi nasional melalui skema pembagian beban untuk pendanaan APBN 2021. Komitmen tersebut terlihat jelas, karena Bl akan menghadapi defisit yang besar dalam neraca keuangan mulai 2021 hingga tahun-tahun berikutnya sebagai dampak dari skema burden sharing tersebut.

Baca juga: Setelah Turun Tajam, Kini Emas Melonjak Bertengger di Atas 1.800 Dolar

“Ini wujud komitmen yang tinggi dari BI untuk pemulihan ekonomi nasional, meski berdampak defisit besar ke neraca BI mulai 2021 dan tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

Total pembelian SBN untuk pembiayaan APBN yang dilakukan BI, berdasarkan keterangannya telah mencapai angka Rp 369,5 triliun dengan pembelian SBN di pasar perdana Rp 72,5 triliun dan pembelian SBN untuk public goods sebsar Rp 297 triliun.

Di sisi lain, BI juga turut menanggung sebagian beban pembiayaan APBN non-public goods-UMKM sebesar Rp 114,8 triliun. (ZA)

Baca juga: Pelantikan, Sri Mulyani Ingatkan Para Pimpinan Baru untuk Siap Bahas RUU APBN Tahun 2021

Geledah Rumah Dinas Edhy, KPK Temukan Uang Rp 4 Miliar

Geledah Rumah Dinas Edhy, KPK Temukan Uang Rp 4 Miliar
Menteri KKP Edhy Ditangkap KPK Terkait Izin Ekspor Baby Lobster

BusinessNews Indonesia – Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa setelah melakukan penggeledahan rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif, Edhy Prabowo (EP), di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/12) lalu, KPK menemukan uang sekitar Rp4 miliar.

“Ditemukan sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing dengan total senilai sekitar Rp4 miliar,” kata Ali Fikri ya di Jakarta, Kamis (3/12).

Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut penyidikan kasus suap perizinan tambak, usaha, dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 dimana salah satu tersangka adalah Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif, Edhy Prabowo.

Dalam penggeledahan tersebut KPK turut menjemukan dan mengamankan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik serta delapan unit sepeda yang diduga pembelian barang tersebut berasal dari penerimaan uang suap.

“Tim penyidik akan menganalisa seluruh barang dan dokumen serta uang yang ditemukan dalam proses penggeledahan tersebut untuk selanjutnya segera dilakukan penyitaan untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini,” tambahnya.

Seperti diketahui bahwa KPK telah melakukan penggeledahan secara berturut-turut sejak Jumat (27/11) sampai Selasa (01/12) di beberapa lokasi.

KPK turut menyita beberapa dokumen, uang tunai dan bukti elektronik lainnya dari penggeledahan di beberapa ruangan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat pada Jumat (27/11) hingga Sabtu (28/11) dini hari.

Seninnya (30/11/2020) KPK turut menggeledah salah satu kantor milik PT Aero Citra Kargo (ACK), Jakarta Barat dan mengamankan sejumlah dokumen terkait ekspor benih lobster serta bukti elektronik.

Pada Selasa (1/12) KPK turut menggeledah tiga lokasi di wilayah Bekasi, Jawa Barat, yakni kediaman tersangka Suharjito(SJT), Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP), serta kantor dan gudang PT DPP. KPK mengamankan dokumen terkait ekspor benih lobster, transaksi keuangan dan bukti elektronik dalam penggeledahan tersebut.

Sebagai informasi, Edhy dan enam orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penetapan izin ekspor benih lobster. Enam orang tersebut yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence), Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misata (APM), Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Amiril Mukminin (AM), Pengurus PT ACK, Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF), serta Direktur PT DPP, Suharjito (SJT). (ZA)

Baca juga: Jaksa Agung AS Mengatakan Tak Temukan Bukti Kecurangan Pemilu

DR. Zainulbahar Noor Terpilih Jadi Sekretaris Jenderal World Zakat Forum 2020-2023

DR. Zainulbahar Noor Terpilih Jadi Sekretaris Jenderal World Zakat Forum 2020-2023
DR. Zainulbahar Noor Terpilih Jadi Sekretaris Jenderal World Zakat Forum 2020-2023

BusinessNews Indonesia – World Zakat Forum (WZF) 2020 menggelar Konferensi Internasional penggantian pengurus secara daring dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube BAZNAS TV, Senin (30/11) dan Selasa (1/12). Hasilnya, Dr. Zainulbahar Noor,SE, M.Ec terpilih sebagai Sekretaris Jenderal WZF periode 2020-2023.

Peserta konferensi berasal dari 27 negara memilih Zainul untuk menggantikan Prof. Dr Bambang Sudibyo, MBA, CA. Keterpilihannya ini melanjutkan tradisi Indonesia dalam memimpin zakat dunia sebagai Sekjen WZF.

Zainul dalam sambutannya mengatakan bahwa amanah sebagai Sekjen WZF adalah kehormatan besar baginya.

“Ini juga akan menjadi tantangan bagi saya, bagaimana untuk mengarahkan pengelolaan zakat ini berjalan dalam tiga tahun ke depan,” katanya, Selasa (1/12) malam.

Ia juga berharap melalui WZF sebagai penggerak zakat global dapat menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19.

Baca juga: Jaksa Agung AS Mengatakan Tak Temukan Bukti Kecurangan Pemilu

“Saya berharap Konferensi Internasional WZF tahun ini dapat menawarkan banyak inovasi inspiratif yang dapat memacu peran zakat secara global, terutama dalam menanggulangi dampak Covid-19,” tambahnya.

Forum tersebut turut memilih Wakil Sekjen yang merupakan representasi dari setiap kawasan di seluruh dinia. Representasi Asia Timur, Asia Tenggara dan Australia diwakili Sheikh Zakaria Othman, Asia Selatan dan Asia Tengah diwakili Dr. Muhammad Ayub Miah, Timur Tengah dan Asia Barat diwakili Dr. Saleh Ali Alawaji, Eropa dan Amerika diwakili Dr. Elnur Salihovic, Afrika Timur dan Afrika Utara diwakili Ahmed Abdullah, Muhammad Lawal Maidoki mewakili Afrika Barat serta Yasmina Francke mewakili kawasan Afrika Tengah dan Afrika Selatan.

Posisi Head of WZF Youth diisi oleh Azim Kidwai serta Dr. Muhammad Hasbi Zaenal sebagai Head of WZF Research & Development.

Forum ini turut menyepakati untuk memasukkan nama mantan Sekretaris Jenderal, mantan Wakil Sekretaris Jenderal, dan tokoh-tokoh lain yang dianggap telah berkontribusi secara signifikan terhadap gerakan zakat ke dalam Dewan Pertimbangan WZF. Indonesia diberi kehormatan dengan menunjuk Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA sebagai Ketua Dewan Pertimbangan WZF. (ZA)

Baca juga: Thailand Buat Panas Persaingan Kendaraan Listrik di Asean Setelah Mereka Temui Tesla

Jaksa Agung AS Mengatakan Tak Temukan Bukti Kecurangan Pemilu

Jaksa Agung AS Mengatakan Tak Temukan Bukti Kecurangan Pemilu
Jaksa Agung AS Mengatakan Tak Temukan Bukti Kecurangan Pemilu

BusinessNews Indonesia – Bill Barr, Jaksa Agung AS, mengatakan bahwa Departemen Kehakiman tidak menemukan bukti yang cukup signifikan mengenai kecurangan pemilu dan penipuan pemilih yang dapat dijadikan landasan untuk mengubah kemenangan Capres Joe Biden atas Donald Trump dalam Pemilu yang digelar pada 3 November lalu.

“Sampai saat ini, kami belum melihat kecurangan  dalam skala yang dapat memengaruhi hasil yang berbeda dalam pemilu,” katanya seperti dikutip dari bisnis Rabu (2/12).

Barr melontarkan komentar itu di tengah upaya tim kampanye Trump untuk membuktikan penipuan pemilih di negara bagian utama Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan di tempat lain. Mereka terus berupaya untuk mencegah kemenangan Biden yang secara resmi akan diumumkan di Electoral College pada 14 Desember mendatang.

“Dengan segala hormat kepada Jaksa Agung, belum ada penyelidikan Departemen Kehakiman yang komprehensif,” kata Rudy Giuliani dan Jenna Ellis, pengacara tim Trump menanggapi Barr seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Rabu (2/12).

Baca juga: Setelah Turun Tajam, Kini Emas Melonjak Bertengger di Atas 1.800 Dolar

Seperti diketahui, Pengacara Trump menggugat banyak hal mulai dari pengisian kotak suara hingga pencetakan surat suara palsu. Mereka juga menuduh ribuan orang mati turut memilih, hingga mesin penghitung suara yang diprogram untuk memenangkan Biden.

Seperti kutip dari bisnis.com, dalam beberapa pengajuan gugatan, tim hukum Trump ditolak oleh pengadilan. Tim kampanye Trump telah berusaha untuk membatalkan jutaan suara untuk Biden berdasarkan klaim yang tidak memiliki bukti. Akan tetapi Barr tidak membahas klaim tertentu.

“Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri  telah memeriksanya, dan sejauh ini, kami belum melihat apa pun yang mendukungnya,” tegasnya. (ZA)

Baca juga: Beberapa Film Indonesia dengan Nominasi dan Kemenangan Terbanyak di FFI

Thailand Buat Panas Persaingan Kendaraan Listrik di Asean Setelah Mereka Temui Tesla

Thailand Buat Panas Persaingan Kendaraan Listrik di Asean Setelah Mereka Temui Tesla
Thailand Buat Panas Persaingan Kendaraan Listrik di Asean Setelah Mereka Temui Tesla

BusinessNews Indonesia – Pemerintah Thailand melalui Menteri Perindustrian mereka, Suriya Jungrungreangkit, kembali memanaskan rivalitas dalam industri kendaraan listrik di ASEAN setelah menyatakan bahwa Tesla berencana membahas investasi di negara tersebut.

Jungrungreangkit mengatakan pihaknya akan segera bertemu Tesla Inc, untuk membahas investasi kendaraan listrik dan hibrida plug-in di Thailand.

Seperti dilansir dari Bangkok Post, duta besar Amerika Serikat dan pengusaha dari US-Asean Business Council dikabarkan telah menemui Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-o-cha, beberapa waktu lalu demi membahas prospek bisnis mereka di Negeri Gajah Putih tersebut.

Para eksekutif Tesla juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan melanjutkan rencana investasi di Thailand. Mereka juga meminta agar Thailand  dapat menjaga momentum dalam proyek stimulus pariwisata, serta mengurangi pembatasan perjalanan demi memulihkan ekonomi negaranya.

Baca juga: Jelang Pencoblosan, DPR Ingatkan Netralitas ASN dan TNI-Polri Harus Tetap Terjaga

Dikutip dari bisnis.com, Tesla juga sedang intens dalam berkomunikasi dengan Indonesia untuk membangun pabrik nikel. Pemerintah Indonesia pun terlihat sangat serius demi mewujudkan ambisinya menjadi produsen baterai litium terbesar di dunia.

Taufiek Bawazier, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa kehadiran Tesla diharapkan dapat mendukung percepatan pengembangan mobil listrik di Indonesia.

“Kami berharap Tesla masuk di Batang, Jawa Tengah, katanya berminat,” kata Taufiek.

Ia turut mengatakan bahwa pemerintah terus berusaha merealisasikan pembangunan pabrik baterai listrik di Tanah Air, demi mendorong manufaktur komponen atau original equipment manufacturer (OEM) mobil listrik di Tanah Air dapat bermunculan.

Berdasarkan data, sejauh ini telah ada Hyundai yang berkomitmen mengembangkan mobil listrik di Indonesia. Komitmen tersebut telah diwujudkan dengan pembangunan pabrik di lahan seluas 77,6 hektare di Kota Deltamas, Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan nilai investasi sebesar US$1,55 miliar hingga 2030. (ZA)

Baca juga: 11 Perusahaan Beromset di atas RP 50-250 M Akan IPO Bulan Ini

11 Perusahaan Beromset di atas RP 50-250 M Akan IPO Bulan Ini

11 Perusahaan Beromset di atas RP 50-250 M Akan IPO Bulan Ini
11 Perusahaan Beromset di atas RP 50-250 M Akan IPO Bulan Ini

BusinessNews Indonesia Penawaran umum perdana saham atau initial public offering ( IPO) masih ramai di pengujung tahun 2020 ini. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna mengatakan, sampai dengan 1 Desember 2020, terdapat 20 perusahaan dalam pipeline Progres terkini, 11 perusahaan akan melakukan IPO pada bulan Desember 2020.

“Sebanyak 3 perusahaan dengan kategori aset skala menengah atau aset antara Rp 50 miliar-Rp 250 miliar, dan 8 perusahaan aset skala besar atau aset di atas Rp 250 miliar,” sebut dia, Rabu (2/12/2020).

Adapun rincian sektornya, 3 perusahaan dari sektor perdagangan, jasa dan investasi, 2 perusahaan dari sektor properti, real estate dan building construction. Lalu, 2 perusahaan dari sektor consumer goods, 2 perusahaan dari sektor agriculture,1 perusahaan dari sektor miscellaneous industry, dan 1 perusahaan dari sektor finance.

baca Juga: Syarif Rizieq Minta Maaf soal Kerumunan, Kasus Hukumnya Bagaimana?

Perusahaan yang akan segera masuk bursa adalah PT Djasa Ubersakti Tbk. Calon emiten ini akan melepas sebanyak-banyaknya 300 juta lembar saham. Penawaran sudah dilakukan mulai 30 November hingga 2 Desember 2020.

Adapun harga penawaran saham perdana dipatok senilai Rp 100 per saham. Sehingga, Djasa Ubersakti berpotensi meraup dana segar sebesar Rp 30 miliar. PT Djasa Ubersakti akan listing di papan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada 8 Desember 2020 mendatang.

Djasa Ubersakti menunjuk Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek dan Adimitra Jasa korpora selaku Biro Administrasi Efek.

Selanjutnya, disusul oleh calon emiten properti yakni PT Trimitra Prawara Goldland Tbk yang bakal menggelar IPO dalam waktu dekat ini. Masa penawaran umum terhitung pada 2 Desember sampai 4 Desember 2020, kemudian penjatahan pada 8 Desember 2020, pengembalian uang pemesanan dilakukan pada 10 Desember 2020, dan pencatatan saham pada 11 Desember 2020.

Trimitra Prawara Goldland akan menerbitkan sebanyak 250 juta saham dengan harga penawaran saham senilai Rp 100. Calon emiten ini berpotensi meraup dana segar Rp 25 miliar. (ed.AS/businessnews.co.id/kompas.com).

Baca Juga: Sejumlah Tokoh Politisi, Akademisi, dan Aktivis Hadiri Reuni 212

Syarif Rizieq Minta Maaf soal Kerumunan, Kasus Hukumnya Bagaimana?

Syarif Rizieq Minta Maaf soal Kerumunan, Kasus Hukumnya Bagaimana?
Syarif Rizieq Minta Maaf soal Kerumunan, Kasus Hukumnya Bagaimana?

BusinessNews Indonesia Dalam video yang ditayangkan live oleh akun YouTube Front TV, Syarif Rizieq Shihab meminta maaf kepada masyarakat karena dirinya telah menimbulkan kerumunan di sejumlah tempat. Seperti di Bandara Soekarno-Hatta, Petamburan-Jakarta, dan Megamendung-Bogor.

Namun, kasus hukumnya terus berjalan. Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Pol Erdi A Chaniago bahwa proses hukum masih berjalan. “Selama ini proses (hukumnya) masih berjalan, karena sekarang masih ada pemanggilan saksi-saksi,” kata Erdi di Mapolda Jabar, Rabu (02/11/2020).

Dikatakan, saat ini Ditreskrimum Polda Jabar dan Polres Bogor tengah memeriksa enam orang yang dimintai keterangan. Keenam orang ini terdiri dari perangkat pemerintah daerah, RT, RW, puskesmas hingga Bhabinkamtibmas.

Baca Juga: Sejumlah Tokoh Politisi, Akademisi, dan Aktivis Hadiri Reuni 212

“Hari ini masih ada pemeriksaan enam orang lagi, diperiksa di Polres Bogor,” ucap Erdi.

Sebelumnya diberitakan, Rizieq Shihab berjanji tak akan melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan lagi selama pandemi Covid-19.

“Saya dengan DPP FPI, kita stop, tidak ada kerumunan lagi. Bahkan jadwal ke daerah kita stop sampai pandemi berakhir,” ujar Rizieq dalam reuni 212 daring yang ditayangkan di Youtube Front TV, Rabu (2/12/2020).

Rizieq menyebut kerumunan tersebut terjadi karena simpatisannya antusias menyambut dirinya yang baru pulang dari Arab Saudi.

“Sekali lagi saya saya minta maaf apabila kerumunan-kerumunan tadi membuat keresahan atau membuat tidak nyaman atau sudah melakukan pelanggaran, itu di luar keinginan,” katanya.  (ed.AS/businessnews.co.id/kompas.com).

Sejumlah Tokoh Politisi, Akademisi, dan Aktivis Hadiri Reuni 212

Sejumlah Tokoh Politisi, Akademisi, dan Aktivis Hadiri Reuni 212
Sejumlah Tokoh Politisi, Akademisi, dan Aktivis Hadiri Reuni 212

BusinessNews Indonesia Acara Reuni 212 yang digelar secara online disiarkan langsung melalui akun YouTube Front TV dihadiri oleh sejumlah akademisi, politisi, hingga aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Diketahui politisi yang hadir di antaranya adalah pendiri Partai Ummat Amien Rais, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, dan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera.

Isu seputar politik pun tak bisa dilepaskan dari pembahasan. Mardani misalnya, mengajak peserta Reuni 212 untuk mulai bersiap menuju Pilpres 2024.

“Buat semuanya hati-hati memilih pemimpin, 2024 harus betul-betul disiapkan dari sekarang,” kata Mardani yang hadir di studio 1 bersama sejumlah tokoh lain, Rabu (02/12/2020).

Selain para politisi, akademisi seperti Rocky Gerung dan Refly Harun juga turut hadir meramaikan acara. Tak hanya itu, Presidium KAMI yang juga mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, juga turut hadir secara daring. Gatot memuji revolusi akhlak yang digaungkan Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab sepulang dari Arab Saudi.

“Saya menyimak apa yang disampaikan oleh Habib Rizieq. Sangat luar biasa, ternyata Revolusi Akhlak yang didengungkan itu pisau analisisnya Pancasila,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif menyebutkan, pihaknya turut mengundang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Namun, Mahfud tidak bisa menghadiri acara tersebut. Reuni 212 tahun ini digelar daring karena panitia tak mendapatkan izin menggelar kegiatan di Monas akibat pandemi Covid-19.

Adapun gerakan 212 lahir pada 2 Desember 2016 untuk memprotes Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap melakukan penistaan agama. Setelah itu, reuni 212 digelar setiap tahunnya. (ed.AS/businessnews.co.id/kompas.com).

Baca Juga: Jelang Pencoblosan, DPR Ingatkan Netralitas ASN dan TNI-Polri Harus Tetap Terjaga

Jelang Pencoblosan, DPR Ingatkan Netralitas ASN dan TNI-Polri Harus Tetap Terjaga

Jelang Pencoblosan, DPR Ingatkan Netralitas ASN dan TNI-Polri Harus Tetap Terjaga
Jelang Pencoblosan, DPR Ingatkan Netralitas ASN dan TNI-Polri Harus Tetap Terjaga. (foto, antaranews)

BusinessNews Indonesia Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan penyelenggara pemilu harus tetap terjaga dan dikawal dengan baik khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang jatuh pada tanggal 09 Desember 2020.

“Apalagi jika ada petahana yang maju sebagai calon pada Pilkada Serentak 2020 ini. Dikhawatirkan petahana dapat memanfaatkan dan menggiring ASN untuk mendukung paslon petahana tersebut dengan berbagai cara,” kata Guspardi di Jakarta, Rabu (02/12/2020).

Dia menilai ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri dapat mencederai asas keadilan dalam Pilkada Serentak 2020 karena kualitas pilkada senantiasa harus ditingkatkan bukan hanya sekadar menjalankan prosedur.

Namun, menurut dia, kualitas pilkada perlu dipastikan prinsip-prinsip jujur dan adil dapat terlaksana dalam perhelatan demokrasi Pilkada Serentak 2020.

Baca Juga: Setelah Dikepung Massa, Gus Yaqut Instruksikan Banser Jaga Rumah Orang Tua Mahfud MD

Baca Juga: Beberapa Film Indonesia dengan Nominasi dan Kemenangan Terbanyak di FFI

Selain itu, dia berharap masalah rekam KTP-el dapat diselesaikan segera atau dibuatkan surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disukcapil).

“Masyarakat yang seharusnya berhak menggunakan hak pilihnya jangan terkendala dan kehilangan hak suaranya dikarenakan faktor belum selesainya perekaman KTP-el,” ujarnya.

Baca Juga: Setelah Turun Tajam, Kini Emas Melonjak Bertengger di Atas 1.800 Dolar

Dia mengutip data Dirjen Dukcapil Kemendagri, blanko KTP-el sudah disiapkan sekitar 9 juta lembar, sehingga pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu diharapkan lebih proaktif dalam mengatasi permasalahan ini sebelum pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020.

Guspardi menilai perlu diintensifkan sinergitas dan koordinasi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, TNI dan Satgas serta semua pemangku kepentingan agar “seayun selangkah” dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

“Hal ini harus dipastikan dan dijaga dalam rangka menciptakan pemilu yang berkualitas, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, akuntabel, efektif, dan efisien,” katanya.

Politikus PAN itu menilai pelaksanaan pilkada yang tertib dan berkepastian hukum itu diharapkan dapat menghasilkan para pemimpin daerah yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam mengemban tugas nantinya di tengah-tengah masyarakat. (ed.AS/businessnews.co.id/antara).