Langkah Strategis dalam Transisi Energi, Kementerian BUMN Siapkan Mobil Listrik untuk Eselon I dan II

JAKARTA, businessnews.co.id – PLN telah membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung inisiatif penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas bagi pejabat Eselon I dan Eselon II.

Menteri BUMN, Erick Thohir menyampaikan bahwa penggunaan kendaraan listrik ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam transisi energi di lingkungan BUMN. Langkah ini juga sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai Kendaraan Dinas.

“Ini bagian kita punya komitmen untuk masa depan Indonesia, kita coba terus berpartisipasi dengan penggunaan Electric Vehicle (EV),” ucap Erick dalam Peresmian Penggunaan Kendaraan Listrik di lingkungan Kementerian BUMN yang dilaksanakan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (03/01/2023).

Menurutnya, beralih ke kendaraan listrik memberikan kontribusi pada tiga tujuan utama: menjaga kualitas udara, mendukung hilirisasi industri hijau, dan mendorong efisiensi energi dengan penghematan BBM hingga 60 persen.

Erick juga mengapresiasi PLN atas dukungannya dalam merealisasikan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas, khususnya dalam penyediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen PLN untuk mendukung transisi energi dengan membangun infrastruktur pendukung untuk ekosistem kendaraan listrik.

“Kami terus mengakselerasi tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik. Hari ini di Kementerian BUMN mulai menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional, maka dari itu kami berkolaborasi menyediakan infrastrukturnya,” ucap Darmawan.

PLN telah membangun SPKLU Fast Charging di Kantor Kementerian BUMN serta fasilitas pengisian daya di tempat tinggal pejabat Kementerian BUMN. Selain itu, PLN juga telah mengoperasikan lebih dari 900 SPKLU di 411 lokasi di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar dikelola oleh PLN sendiri.

Untuk mempercepat pertumbuhan SPKLU, PLN membuka kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pelaku usaha, perbankan, mall, kantor, swasta, operator jasa transportasi, dan lainnya.